PBNU: Pilkada Langsung Berbiaya Tinggi dan Rawan Konflik

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Said Aqil Siradj menyampaikan aspirasi kiai NU soal pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Jika menimbang dan melihat mudarat dan manfaat pemilihan presiden langsung, kata KH Said Aqil, jelas terlihat itu berbiaya tinggi.

Baca Juga: PBNU: Sukmawati Hati-Hati

"Terutama biaya sosial ada konflik yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam," ujar Ketua Umum PBNU itu, saat menerima silaturahmi pimpinan MPR ke Kantor PBNU Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan seperti kejadian sewaktu Pemilu Serentak 2019 lalu. "Keadaan kita ini mendidih, panas, sangat-sangat mengkhawatirkan. Apakah setiap lima tahun harus seperti itu," ujar KH Said Aqil.

Ia mengatakan para kiai dan ulama saat musyawarah nasional (munas) di Pondok Pesantren Kempek Cirebon tahun 2012, berpikir mengusulkan pemilihan presiden kembali kepada MPR RI demi kuatnya solidaritas persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Namun, KH Said Aqil menegaskan jika itu hanya suara kiai dan para alim ulama dan bukan suara Pengurus Tanfiziah (Dewan Pelaksana) PBNU.

"Itu suara kiai-kiai, bukan tanfiziah. Kalau tanfiziah, namanya konferensi besar (konbes) di bawah muktamar. Di NU begitu," kata KH Said Aqil.

Dia mengatakan, sama sekali tidak ada dorongan politik saat memutuskan hasil munas itu dan murni para kiai dan ulama memikirkan rakyat bangsa Indonesia.