Pak Menparkraf, Ekonomi Hijau Sudah Masuk Agenda Prioritas?

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memasukkan peningkatan Quality Tourism Experience?dalam agenda prioritasnya. Termasuk pembangunan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kepuasan pengalaman wisata, peningkatan SDM terampil, peningkatan diversifikasi produk dan jasa, serta adopsi teknologi.

Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amaliah menyambut baik langkah tersebut seraya memberi satu masukan khusus terkait ekonomi hijau (green economy) di mana suatu kegiatan industri tidak hanya memberi nilai ekonomi bagi negara melalui pertambahan devisa, tetapi sekaligus ramah lingkungan serta berkeadilan sosial.

"Tren industri dunia saat ini tengah mempopulerkan konsep green economy, ekonomi hijau. Tentu saja industri pariwisata pun tidak ketinggalan, bagaimana bisa memasarkan destinasi wisata yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga ramah lingkungan dan memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat sekitar," papar dia melalui pernyataan tertulisnya, Rabu (4/12/2019).

Baca Juga: Jonan Ajak Jepang Kembangkan Green Energy Berbasis Sawit

Disampaikan Ledia, saat melakukan kunjungan dinas bersama Pimpinan DPR ke Swiss dan Belgia pekan lalu, selain berbincang terkait bilateral perdagangan antarnegara, diskusi serius yang berlangsung? terkait pula persoalan peningkatan SDM, khususnya di bidang pariwisata.

Dalam diskusi ini, sambung Ledia, terungkap bahwa kecenderungan kebijakan wisata di dunia kini mengarah pada pengembangan destinasi wisata secara green economy.

Sebab para wisatawan atau traveler masa kini ketika mendatangi suatu destinasi tak sekadar ingin mendapatkan kepuasan pengalaman dari indahnya tempat atau bersejarahnya bangunan, tetapi juga menuntut kepastian keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta lingkungan yang terjaga kelestariannya.

"Indonesia sudah memiliki modal dasar dalam hal kekayaan jumlah destinasi wisata yang sangat indah dan bersejarah. Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana juga didukung dengan anggaran kementerian yang semakin meningkat. Namun, peningkatan SDM bidang pariwisata dan penerapan konsep ekonomi hijau ini nampaknya masih memerlukan kerja keras Pak Menteri dan jajarannya," kata anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam hal peningkatan mutu SDM, Ledia mengingatkan agar setiap destinasi wisata memiliki SDM yang memahami standar pelayanan minimal (SPM), green oriented, dan menerapkannya dalam sistem tata kelola mereka.

"Urusan sampah yang tidak terkelola baik, limbah plastik yang jumlahnya terus bertambah, ekosistem alam yang rusak di berbagai destinasi wisata jadi catatan pedih untuk Indonesia," ujar Ledia prihatin.

Karena itulah, peningkatan SDM yang memahami SPM dan green oriented menjadi mendesak. Termasuk memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat sekitar agar mereka mampu seirama menjaga ekosistem wisata untuk bisa membuka potensi ekonomi, tapi tetap terjaga kelestariannya.

Ledia berkata, "Kalau masyarakatnya juga sadar wisata, mereka akan turut menjaga kenyamanan destinasi wisata sekaligus akan mengingatkan pula para pengunjung yang serampangan."

Baca Juga: Dorong Penggunaan Energi Hijau, Pertamina Genjot Pengembangan BBN

"Hal ini tentu akan meringankan beban pengelola destinasi wisata dalam hal pemeliharaan kenyamanan dan kelestarian destinasi wisata. Ke depannya kita berharap tidak ada lagi catatan destinasi wisata kita terkait sarpras kotor, tidak nyaman, dan lingkungan yang rusak," jelas dia.

Soal standar minimal pelayanan destinasi wisata disebut Ledia bisa diwujudkan dengan tersedianya tempat sampah dan toilet yang berjumlah cukup dan mudah diakses serta terjaga kebersihannya. Begitu pula tersedia sarana ibadah yang mudah diakses, papan informasi yang jelas, dan peraturan terkait lingkungan yang tegas.

Dia menjelaskan, "Ini standar pelayanan minimal ya, artinya sudah seharusnya ada. Syukur bila secara bertahap ditambah dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti pemilahan dan pengolahan sampah, peminimalan penggunaan plastik di kawasan destinasi wisata, serta penggunaan bahan-bahan alam dalam sistem tata kelolanya."

"Tidak rumit sebenarnya, tapi harus dimulai dari satu kemauan kuat untuk mewujudkan dan membiasakannya sebelum jadi kesadaran dan kebudayaan bersama. Saya harap di bawah Menteri yang baru, hal ini bisa segera diwujudkan," tutupnya.