Obligasi Daerah, Inovasi Pembiayaan Percepatan Pembangunan Jabar

Penerbitan Obligasi Daerah dinilai mampu mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat. Untuk itu,? Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat dapat mempertimbangkan memulai penerbitan obligasi daerah bagi proyek yang mudah, kecil skalanya sehingga risiko yang ada bisa terukur.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat Hoesen, mengatakan?pihaknya berupaya meningkatkan pemahaman mengenai obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan. Pasalnya,? kebutuhan infrastruktur enam kali lipat lebih besar dibandingkan kemampuan daerah untuk meminjam.?

?Kendalanya dipemahaman mengenai hutang. Ini persoalan persepsi saja karena periode pejabat pemerintah ada waktunya," katanya dalam Seminar Nasional Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat 2019 bertema ?Inovasi Pembiayaan untuk Akselerasi Pembangunan di Jawa Barat?, di Bandung, Sabtu (21/12/2019).

Kegiatan diselenggarakan Laboratorium Manajemen dan Bisnis (LM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dihadiri pula Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi, serta Dekan FEB Unpad Yudi Azis, serta moderator Direktur LM FEB Unpad Umi Kaltum.

Hoesen mengungkapkan ketimbang hanya tertahan pada tataran diskusi maka sebaiknya untuk menjawab kekhawatiran tersebut daerah dapat mencoba langsung dengan menerbitkan. Dengan demikian, akan banyak pelajaran yang bisa diperoleh.?

Baca Juga: Kadin Jabar Dorong Penerbitan Obligasi Daerah

?Orang tidak akan bisa belajar kecuali melakukan. Kita bisa lihat bagaimana BJB dulu dikelola ketika sebelum dan bagaimana sekarang setelah IPO. Jabar ini sudah punya role model,? ujarnya.

Adapun, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi mengatakan perangkat peraturan ditingkat POJK sudah terbit akhir 2017 lalu dan bursa pun sudah menyusun pengaturan ditingkat teknis bahkan berbagai kemudakan pun ditawarkan.?

Praktis, tidak ada kendala dari sisi teknis. Termasuk, OJK dan bursa telah menyiapkan alternatifnya, instrumennya, engineeringnya atau skema yang ingin dibangun hingga profesi penunjang, seperti underwriter, akuntan publik, penilai pun sudah tersedia dan dipersilahkan untuk dioptimalkan.

Dia menyebutkan penolakan,? merupakan dinamika yang biasa saja. Jikapun pada ujungnya proyek yang akan didanai tidak visible maka sebaiknya dipaksakan. Menurutnya, proses itu yang harus dijalankan bagaimana semua stakeholder ikut membantu tidak hanya saat awal diterbitkan tapi juga kemampuan pemda dalam memastikan pengembaliannya baik bunga atau bagi hasil maupun pokoknya.?

"Wajar saja, Baik pemerintah daerah maupun DPRD memiliki konsen dan betul-betul memastikan perencanaan dan kapasitas pengembalian supaya dikemudian hari tidak ada kendala yang berdampak luas,"ungkapnya

Sementara itu, Dekan FEB Unpad Yudi Azis menambahkan untuk menjawab kekhawatiran yang ada maka langkah awal pilihlah proyek yang murah dan strategis kemudian tempatkan orang yang tepat. Untuk memilih proyek yang tepat kuncinya ada di feasibility study artinya dengan kata lain aspek legal, bisnis, dan teknis dari proyek tersebut harus jelas.?

?Dari tiga itu jika ingin sustain maka bisnisnya dulu karena obligasi itu harus dikembalikan uangnya bukan barangnya. Maka start awalnya bisa tidak mengembalikan pokok dan bunganya,? katanya

Selain itu, ada faktor lain yang harus diperhatikan, yakni terkait biaya yang dikeluarkan. Sebab, perhitungan biaya menjadi kacau manakala banyak orang yang berkepentingan dan adanya inefisiensi.

Disinggung mengenai persoalan yang dihadapi provinsi lain yang masih berproses di DPRD, Yudi kembali menekankan, kata kuncinya adalah pemilihan proyek. Menurutnya untuk project selection ke DPRD nilai bisnis hanya satu dari sekian nilai yang ditawarkan. Tetapi nilai sosiallah yang harus dikuatkan.

?Kuncinya agar berhasil pilih orang dan pansel harus benar dulu karena dialah yang akan mengambil keputusan besar,? tambahnya

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan pihaknya siap membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi Jabar. Hanya, sebagai fungsi pengawas kehati-hatian tetap perlu dilakukan karena masih ada sejumlah kendala yang harus diselesaikan.?

"Tahap persiapan yang matang sangatlah penting. Termasuk peran akademisi untuk memberikan saran, program pembangunan mana yang bisa didukung melalui penerbitan obligasi daerah," pungkasnya.