Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Dianggap Gak Galak Lagi, DPR: Lebih Penting Galak atau Uang Nasabah Jiwasraya Kembali?

        Dianggap Gak Galak Lagi, DPR: Lebih Penting Galak atau Uang Nasabah Jiwasraya Kembali? Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjawap pernyataan??Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) yang menganggap DPR tak lagi galak ke pemerintah karena urung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan digantikan dengan Panitia Kerja (Panja) di tiga komisi.

        Menurutnya, DPR lebih mementingkan uang nasabah kembali dibanding sekadar dianggap galak. "Sekarang, penting galak apa penting uang masyarakat itu kembali? Lebih penting kinerja perusahaan asuransi yang jeblok itu jadi bagus dan penegakan hukumnya jalan atau kemudian lebih penting sekadar galak-galakan?" kata kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).

        Baca Juga: DPR Akan Evaluasi UU OJK dan BI

        Baca Juga: Demokrat: Pak Prabowo, Jangan Dengar Anggota DPR yang Lindungi Jiwasraya, Jangan Pak!

        Lanjutnya, ia mengatakan DPR sendiri tidak ingin mengganggu proses penegakan hukum yang saat ini tengah dijalankan Kejaksaan Agun dan Polri, serta tidak ingin mengganggu pemerintah dalam upaya menyehatkan Jiwasraya.

        Menurut dia, maka wacana Pansus berubah, dan diganti dengan Panja di tiap-tiap komisi terkait.

        "Kalau kami sekadar pengin melakukan pencitraan, ya kami bikin Pansus-lah. Panggil sana, panggil sini, tapi nanti nggak sampai tujuan, malah mengganggu apa yang sudah dilakukan sekarang. Menurut kami, sekarang semua sudah berada di jalur yang benar," kata dia.

        Lebih lanjut, ia menjelaskan perubahan wacana Pansus Jiwasraya menjadi Panja Jiwasraya dilakukan setelah dirinya mendengarkan paparan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Jaksa Agung, dan Polri.

        Kemudian, ia mengaku paham, jika penanganan Jiwasraya meliputi skema pengembalian, skema peningkatan dan perbaikan kinerja Jiwasraya, dan penegakan hukum.?

        "Perubahan cepat itu karena tiba-tiba ada perkembangan cepat juga dari pemerintah, maka kita respons cepat juga. Kalau kita respons dengan Pansus, kita bisa ketinggalan kereta," ujar dia.

        "Kita bingung, ketika DPR merespons cepat, DPR dikatakan kita kok lembek, kok berubah, kok kelihatannya dipengaruhi pemerintah. Padahal kami melakukan respons yang cepat," tukasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: