Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kasihan, PKS Berkeras Minta WNI Eks ISIS Dipulangkan

        Kasihan, PKS Berkeras Minta WNI Eks ISIS Dipulangkan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berkeras meminta pemerintah untuk memulangkan para warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Tanah Air.

        Menurutnya, pemulangan WNI eks ISIS perlu dilakukan dengan penanganan serius, sama seperti negara menangani WNI yang pulang dari wilayah terpapar virus corona.

        "Mereka juga mesti diurus negara, karena memang negara mesti hadir," katanya dalam keterangan resminya, Kamis (6/2/2020).

        Baca Juga: Mahfud MD Tak Setuju Eks Anggota ISIS Dipulangkan ke Indonesia

        Baca Juga: Sentil Menteri Agama, Tegas Rocky Gerung: Emang ISIS Agama?

        Lanjutnya, ia mengaku tidak tegas melihat WNI eks ISIS diabaikan negara. Sebab, banyak di antara mereka hanya mengikuti keluarganya atau ayahnya yang mengangkat senjata.

        "Kasihan mereka, terkatung-katung di sana. Saya kepikir saja, anaknya, orang tuanya ada di sana. Anak kecilnya banyak dan tidak salah," kata.

        Selain itu, ia mengaku setuju jika pemulangan WNI eks ISIS dilakukan dengan menyertakan program deradikalisasi yang melibatkan Kementerian Agama, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Sosial, hingga kementerian bidang perekonomian. Sambungnya, jangan sampai eks ISIS pulang, merasa tak diperhatikan negara, dan akhirnya kembali lagi menjadi teroris.

        "Kalau tidak ditangani, seperti penyakit, tidak sembuh tapi malah menular, seperti virus corona," katanya.

        Lebih lanjut, ia mengatakan program deradikalisasi tidak hanya bersifat responsif-insidentil kepada para eks teroris, namun perlu juga menitikberatkan pada pencegahan, di antaranya upaya-upaya intelijen yang proaktif, kebijakan kontra-radikalisasi selain deradikalisasi, peran serta dari masyarakat, dan pendekatan-pendekatan kebijakan yang lunak.?

        "Pemerintah juga perlu membentuk gugus tugas khusus dengan tugas mendampingi mereka menjadi warga negara yang baik dan berdaya. Plus, peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor," tambahnya.?

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: