Hasil Survei: Masyarakat Suka Pemimpin Doyan Blusukan Plus Muslim

Calon Presiden (Capres) yang rajin blusukan atau melakukan kegiatan memasuki tempat-tempat tertentu untuk mengetahui sesuatu masih menjadi kebiasaan pemimpin yang paling disukai publik.

Kebiasaan itu menurut hasil survei proyeksi politik 2024 yang dilakukan dua lembaga survei politik yaitu Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) disukai responden sebanyak 45,2 persen, disusul kemudian dengan kemampuan cepat-tanggap dalam mengatasi permasalahan darurat sebanyak 29,7 persen.

Baca Juga: Survei: Pasangan Militer-Sipil Jadi Favoriit Pilpres 2024 daripada Kombinasi Lain

"Jadi blusukan seperti yang dilakukan oleh para pemimpin kita itu jauh lebih disukai ketimbang yang lainnya. Dan banyak juga pemimpin-pemimpin yang hanya populer di udara, tapi elektabilitasnya dia tidak berkaki, karena jarang turun ke masyarakat," kata Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno di Jakarta, Minggu.

Menurut Adi, masyarakat suka dengan pemimpin yang mau berinteraksi dengan masyarakat. Apalagi pemimpin tersebut senantiasa menyapa dan menghibur suasana hati masyarakat yang dilanda kesusahan dalam hidupnya.

Selain dari faktor kebiasaan, survei juga membuktikan bahwa mayoritas publik masih memilih capres berdasarkan sifat dan kepribadiannya.

Sifat dan kepribadian yang paling disukai oleh publik adalah jujur dan antikorupsi (50,7 persen), serta tegas dan berani dalam mengambil tindakan (16,9 persen).

Sifat dan kepribadian itu disukai karena publik menyukai pemimpin yang moralnya baik. Kriteria pemimpin yang bermoral baik menurut responden adalah pemimpin yang jujur (38,4 persen) dan bertanggung jawab (31,9 persen).

Pada kriteria lainnya, Adi mengatakan bahwa responden menekankan aspek keagamaan dalam memilih Capres-Cawapres, namun tidak menekankan aspek kesukuan.

Pada aspek keagamaan, responden menginginkan pasangan Capres muslim-Cawapres Muslim (68,2 persen). Sedangkan pada aspek kesukuan, responden tidak menekankan pada suku tertentu. Sebanyak 60,8 persen menyatakan bahwa Capres-Cawapres boleh berlatar belakang dari suku manapun.