Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Cross Border Payments Jadi Bahasan Penting Pertemuan Negara G20

        Cross Border Payments Jadi Bahasan Penting Pertemuan Negara G20 Kredit Foto: Antara/Ahmed Yosri
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Dalam pertemuan pada 22-23 Februari 2020 di Riyadh, Arab Saudi, negara-negara G20 sepakat meningkatkan kerja sama di tengah berbagai tekanan global, termasuk terjadinya Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Kerja sama itu bertujuan memperkuat pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi global di tengah prospek pertumbuhan ekonomi global yang meningkat moderat, potensi risiko masih relatif tinggi, termasuk ketegangan geopolitik, tensi perdagangan, dan ketidakpastian kebijakan.

        Kesepatakan itu didapat di tengah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 yang dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

        Baca Juga: Dampak Ekonomi dari Corona Covid-19 Bakal Dibahas dalam Pertemuan G20

        Arab Saudi yang menjadi Presidensi G20 pada 2020 mengusung tema besar presidensi "Realizing the Opportunity of the 21st Century". Hal ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi yang telah mengubah tatanan perekonomian global menuju ekonomi dan keuangan digital. Namun, dipandang belum optimal akses dan partisipasi masyarakat dalam perekonomian, khususnya kelompok muda, perempuan, dan UMKM.

        Ini membutuhkan upaya untuk membuka akses dan kesempatan pada mereka dalam kegiatan perekonomian dan keuangan khususnya melalui pemanfaatan teknologi. Di samping itu, pembukaan akses terhadap sumber pendanaan melalui pengembangan pasar modal domestik dan penguatan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di era ekonomi digital juga menjadi agenda Presidensi G20 Arab Saudi.

        Gubernur Bank Indonesia mendukung agenda Presidensi G20 Arab Saudi terkait pengembangan pasar modal domestik itu dan menggarisbawahi pentingnya resiliensi perekonomian sebagai fondasi pengembangan pasar modal domestik. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia juga menekankan pentingnya peningkatan basis investor domestik, memitigasi volatilitas aliran modal, dan menjaga integritas pasar modal untuk mencegah fraud dan menjaga kredibilitas.

        Di sektor keuangan, penguatan sistem keuangan melalui implementasi agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi menjadi fokus para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20. Terkait hal tersebut, G20 menyambut baik rencana Financial Stability Board (FSB), Committee on Payments and Market Infrastructure, dan Standard Setting Bodies (SSBs) lainnya dalam menyusun peta jalan (roadmap) penguatan sistem pembayaran lintas negara (cross border payments) dan mempersiapkan transisi suku bunga acuan dari London Interbank Offered Rate (LIBOR) yang akan dihentikan penggunaannya pada tahun 2021.

        Terkait hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan dukungan Indonesia atas agenda Presidensi G20 Arab Saudi, khususnya cross border payments dan transisi LIBOR. Bank Indonesia telah meluncurkan visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang menjadikan cross border payments sebagai salah satu elemen penting, termasuk mendukung partisipasi fintech dan digital payment services dalam mendorong cross border payments yang lebih efisien, aman, dan murah.

        Lebih lanjut, Bank Indonesia telah bekerja sama dengan otoritas terkait untuk mempersiapkan transisi LIBOR oleh perbankan di Indonesia dan menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam proses transisi tersebut.

        G20 di bawah Presidensi G20 Arab Saudi akan menyusun pedoman untuk meningkatkan inklusi keuangan secara digital kepada kelompok muda, perempuan, dan UMKM. Selain itu, pembahasan isu-isu penting lainnya di sektor keuangan masih berlanjut seperti pengaturan/pengawasan terkait global stablecoin (GSC), mengatasi fragmentasi pasar keuangan, meningkatkan ketahanan siber (cyber resilience), evaluasi dampak dari implementasi agenda reformasi di sektor keuangan, termasuk terhadap kondisi Too Big To Fail (TBTF).

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: