Omnibus Law Seperti Bumerang, Gerindra: Ingat Kekalahan PDIP dan Megawati 2004 Silam

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menilai kehadiran omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) akan jadi bumeran bagi partai politik yang mendukungnya di Pemilu 2024 mendatang.

Ia menilai saat ini RUU yang telah berada di DPR RI banyak ditentang para buruh. "Omnibus law diterapkan, siap-siap parpol pendukung pada pemilu mendatang akan kehilangan suaranya," katanya dalam keterangannya, Kamis (12/3/2020).

Menurut Ketum Serikat Buruh BUMN Bersatu, kekuatan buruh terbukti kuat saat gelaran Pemilu 2004 silam. Sambungnya, saat itu PDIP sebagai partai politik utama yang melahirkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mendapatkan perolehan suara yang turun drastis dibanding Pemilu 1999.

Baca Juga: Nasib Gibran Ditentukan PDIP pada Akhir Maret

Baca Juga: Soal Omnibus Law, PPP Bilang Kalau Jokowi...

"Suara di Pemilu 2004 jatuh hingga 50 persen dari Pemilu 1999, di mana Pemilu 1999 PDIP mendapatkan 33,74 % suara dan di Pemilu 2004 mendapatkan 15.21 %. Puncaknya kekalahan Megawati-Hasyim dalam Pilpres 2004 oleh SBY-JK," tegasnya.

Sambung dia, "Saat itu, hampir 90 persen buruh meninggalkan PDIP dan Ibu Megawati," tambah dia.

Karena itu, ia menilai penolakan buruh terhadap omnibus law jangan dipandang sebelah mata. Khususnya untuk Presiden Jokowi yang tidak memiliki kepentingan politik di 2024.

"Sehingga wajar Joko Widodo memaksakan UU omnibus law bisa segera ditetapkan karena tidak akan punya pengaruh besar terhadap karier politiknya setelah jadi presiden," tandasnya