Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kata Orang Gerindra: Jokowi Terapkan Darurat Sipil, Nyawa Rakyat...

        Kata Orang Gerindra: Jokowi Terapkan Darurat Sipil, Nyawa Rakyat... Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti dengan darurat sipil untuk menekan penyebaran wabah virus corona atau covid-19 merupakan kebijakan salah kaprah.

        Menurut Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) tersebut, kebijakan tersebut hanya akan membunuh demokrasi Indonesia sekaligus membunuh rakyat dengan dalih sedang perang melawan virus corona.

        "Pemerintah bukannya cegah penyebaran virus, tapi cegah rakyat bicara," tuturnya kepada wartawan, Senin (31/3/2020).

        Baca Juga: Bilang Darurat Sipil Langkah Terakhir, Jubir Jokowi Dimaki-maki Demokrat: Kau Ini Siapa?

        Baca Juga: Geger Daerah Lockdown, Gerindra: Rakyat Butuh Pemimpin Baru

        Atas alasan itu, ia pun mengeluarkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) lantaran Jokowi juga tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menetapkan darurat sipil dan demi menjamin keberlangsungan demokrasi serta nyawa rakyat di tengah pandemik Covid-19.

        "ProDEM serukan lagi Tritura. Satu, menolak darurat sipil. Dua, cegah Covid-19 dengan lockdown. Ketiga, penuhi hak hidup rakyat," tegasnya.

        Lebih lanjut, ia menguraikan berdasarkan Perppu 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya, kondisi Indonesia saat ini sedang tidak terancam dan bahaya karena pemberontakan, kerusuhan atau huruhara, maupun bencana alam.

        "Covid-19 itu pandemik, jangan menghindari tanggung jawab dan menambah kekuasaan," ujarnya.

        Lebih lanjut, ia juga menyebut pemerintah harus fokus bahwa yang dilawan saat ini adalah sebaran virus dan jangan kemudian membatasi hak rakyat dalam bernegara dengan darurat sipil.

        "Jangan-jangan ini tanda ketidakpahaman dan ketidakmampuan Presiden dalam memerangi virus corona," ucapnya.

        Ia mengingatkan bahwa darurat sipil tidak akan efektif memerangi virus. "Presiden sebaiknya mencabut pernyataan darurat sipil dan fokus dalam langkah-langkah dan kerja-kerja penanganan penyebaran Chinese Virus (Covid-19)," terangnya.

        Tambahnya, "Ingat, aktivis Pro Demokrasi akan terus melawan siapa saja yang ingin menghancurkan dan membunuh demokrasi, dan merampas hak-hak sipil rakyat dalam bernegara," tukas dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: