Persoalan data memicu kegaduhan yang terjadi dalam pembagian Bansos di Jawa Barat. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih menunggu pintu bantuan terutama dari pusat yang belum turun.
Anggota DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya berharap penyelesaian dampak ekonomi akibat Covid-19 dapat diatasi dalam suasana yang kondusif.
"Persoalan data yang belum tuntas menyebabkan kegaduhan. Masyarakat sudah diberikan harapan, sementara bantuan yang dijanjikan Gubernur belum kunjung turun. Akhirnya jadi viral," katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (4/5/2020).
Baca Juga: Gak Main-Main, Dalam Rapat Jokowi Minta Waspadai Gelombang Kedua Covid-19
Baca Juga: Sah! Jaswita Jabar Ambil Alih Pengelolaan Grand Hotel Preanger
Abdul Hadi menilai dalam situasi seperti ini, ada pihak-pihak yang memanfaatkan kisruh pembagian Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Daerah bagi warga terdampak covid-19.
Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) tersebut meminta seluruh elemen untuk menahan diri dan meredam kegaduhan pembagian bansos.
"Kegaduhan pembagian bansos ini jangan sampai menyebabkan penanganan masyarakat terdampak Covid-19 terganggu," ungkapnya.
Menurutnya, pandemi Covid-19 adalah permasalahan kesehatan yang meluas menjadi persoalan ekonomi menyusul adanya pembatasan sosial dan lain-lain.
"Jangan sampai meluas lagi ke permasalahan konflik sosial politik,” tegasnya.
Dia meminta aparat berwenang ikut turun tangan meredam kegaduhan tersebut. Terlebih, pihaknya mencium adanya gelagat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan situasi gaduh tersebut.
"Petugas berwenang harus mampu meredam kegaduhan ini. Silakan dengan tupoksinya aparat berwenang meredam masalah ini," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil