Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Gak Terima Dibilang Tak Sanggup Bayar Bansos, Anies Langsung Pamer Duit Segini Bos!!

        Gak Terima Dibilang Tak Sanggup Bayar Bansos, Anies Langsung Pamer Duit Segini Bos!! Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI tidak punya biaya untuk Bantuan Sosial (Bansos) corona atau Covid-19.

        Terkait itu, Anies pun mengklaim sudah menyiapkan anggaran Rp5 triliun untuk program tersebut. Ia mengatakan anggaran itu termasuk dalam Biaya Tak Terduga (BTT).  

        "Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 triliun," katanya dalam keterangan resminya, Jumat (8/5/2020).

        Baca Juga: Bilang Anies Gak Sanggup Bayar Bansos, Eh Sri Mulyani Ditagih Utang

        Baca Juga: Sri Mulyani Bilang Skenario Sangat Berat Akan Terjadi

        Lanjutnya, ia mengatakan anggaran itu bisa dipakai kapan saja untuk keperluan penanganan corona di ibu kota.

        "Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," jelasnya.

        Namun demikian, ia mengatakan tidak seluruh anggaran itu digunakan untuk pemberian Bansos. Namun ia menyatakan anggaran untuk Bansos masih dimiliki Pemprov.

        "Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan 3 sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk Bansos)," tukasnya.

        Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR RI pada Rabu (6/5) menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat untuk menanggung dana bansos 1,1 juta warga Jakarta pada fase dua ini dengan alasan keterbatasan dana.

        Bansos gelombang pertama sudah terlaksana dan ditanggung pemprov. Tetapi untuk gelombang selanjutnya, pemprov ingin pemerintah pusat yang menanggung.

        "Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," ujar Sri dalam rapat itu.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: