Ketika Anies Baswedan Disentil 3 Menteri saat HUT

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ultah ke-51 pada Kamis (7/5/2020) kemarin. Sehari sebelumnya, Anies dapat kado pahit. Dia disentil tiga menteri terkait bansos. Ultah Anies pun ternoda.

Ketiga menteri yang dimaksud adalah Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ketiganya menuding Anies melempar tanggung jawab bansos buat 1,1 juta warga DKI kepada pemerintah pusat.

Sri Mulyani mengatakan Pemprov DKI tidak lagi menanggung bantuan bagi 1,1 juta warganya. Tanggungan ini dilempar ke pemerintah pusat. Menurutnya, Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos karena tidak memiliki anggaran yang cukup. Kabar ini didengarnya dari Muhadjir.

"Tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya itu 3,6 juta pemerintah pusat. Sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," beber Sri Mul dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Beban anggaran bansos pemerintah pun otomatis akan meningkat. Kendati begitu, dia belum memberi rincian penambahan anggaran yang harus ditanggung pemerintah pusat atas peralihan ini.

"Namun yang pasti, anggaran ini akan diambil dari alokasi dana untuk perlindungan sosial mencapai Rp110 triliun. Kalau benar dari DKI akan di-cover pemerintah pusat maka seharusnya tentu ada tambahan (anggaran) lagi untuk cover," tandasnya.

Sementara, Muhadjir mengkritik Anies soal kacau-balaunya data penerima bansos. Menurutnya, Anies tidak bertindak sesuai kesepakatan.

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data. Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur (Anies) agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur," bebernya.

Pemprov DKI mendistribusikan bantuan duluan. Tapi, Muhadjir mengendus ada yang janggal. Apa itu? Di lapangan, ternyata Anies menyampaikan bantuan itu sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi.

"Padahal tidak begitu," beber Muhadjir. "Kesepakatan itu rapat kabinet tidak begitu! Gubernur sanggup, DKI sanggup 1,1 juta, kita siapkan 2,5 juta, jadi jangan diubah itu, kalau diubah kacau," imbuhnya.

Dampaknya, banyak penerima bansos Kemensos juga dapat dari DKI. Yang seharusnya dapat, malah tidak. Data yang diberikan Anies ke Kemensos adalah data yang juga digunakan untuk menyalurkan bantuan Pemprov DKI. Sementara RT/RW, juga sudah punya data penerima bantuan. Namun, rupanya tak disetor ke kemensos. Keadaan pun kacau.

Mereka yang tercatat di data Kemensos, minta bantuan. Sementara yang terdaftar di RT/RW, juga minta.

Senada, Juliari mengatakan Kementerian Sosial menerima aduan dari sejumlah pihak yang menganggap program bansos di wilayah ibu kota tidak tepat sasaran. Juliari pun meninjau 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Dan apa yang dilaporkan, memang terjadi. Banyak warga yang menerima bantuan double. Yang seharusnya dapat, malah tidak.

Menurut Juliari, data yang diberikan Anies sudah lama alias kedaluwarsa. Penerimanya banyak yang sama dengan data penerima bantuan sembako dari Pemprov DKI. Menyikapi hal tersebut, Kemensos segera berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk menyelesaikan permasalahan data penerima bansos. Dalam waktu dekat Anies menjanjikan akan memberikan data revisi agar penerima manfaat bansos sesuai fitrahnya.

Menanggapi hal itu, Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap kedua. Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT/RW.

"Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," ujar Anies.

Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5,032 triliun dalam rangka penanganan Covid-19, yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan.