Bansos Tertunda dan Membusuk, DPRD Jabar Teriaki Pemprov: Ceroboh!

Pendistribusian sembako bantuan Gubernur (Bangub) Jawa Barat bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Garut masih tertunda.

Kondisi tersebut menyebabkan setidaknya empat ton telur membusuk dan harus diganti dengan yang baru. Sementara proses pendistribusian belum bisa dipastikan waktunya.

"Barang itu menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang Gubernur. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit dampak Covid-19, membutuhkan peran negara/ pemerintah," kata Anggota DPRD Jawa Barat, Fraksi Partai Golkar, Edi Rusyandi kepada wartawan, Senin (11/5/2020).

Baca Juga: Takut Corona, Miliarder Investor Ini 'Timbun Harta' Lebih dari Rp2.000 Triliun di Perusahaannya!

Baca Juga: Waduh!! 47.749 Pengguna Lalin Lewati Perbatasan Jabar di Tengah PSBB Corona

Menurutnya, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat tidak mampu membereskan data untuk alokasi bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19. Bahkan, dinilai ceroboh. Pasalnya, data belum tertib sudah melakukan pembelanjaan. Sehingga timbul gejolak di masyarakat akibat distribusi bantuan tidak tepat sasaran. 

Selain itu, menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, seperti kantor pos dan pemerintah desa dalam distribusi bantuan bahkan mengakibatkan penumpukan bantuan bansos di beberapa tempat. 

"Barang itu rusak bukan karena bencana kan, tapi karena memang perhitungan dan resiko-resiko yang tidak matang. Ini membuktikan carut marutnya pendataan yang dilakukan Pemdaprov Jabar," tegasnya.

Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Barat ini juga mempertanyakan jika kondisi data masih semrawut dipakai dasar untuk melakukan kegiatan perbelanjaan. Maka, siapa yang harus bertanggungjawab dan bagaimana mekanismenya dan quality control andaikan barang-barang tersebut tidak sesuai standar.

"Tidak ada quality control. Kalau infromasinya benar ada telur dari bantuan Pemprov Jabar yang busuk, kan mubazir. Siapa yang akan tanggung jawab?," imbuhnya.

Sebelumnya, Edi mengaku sempat menyarankan kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil agar skema bansos senilai 500 ribu itu dilaksanakan seluruhnya secara tunai.

"Itu jauh lebih simpel, uang disimpan di bank gak bakalan busuk. Mudah dan murah untuk distribusinya," tambahnya.

Dia mengungkapkan, dengan skema tersebut, mampu membantu pergerakan ekonomi masyarakat di bawah. Berbading terbalik dengan mekanisme yang dipakai Pemprov jabar saat ini yang dinilai bisa merusak sistem ekonomi masyarakat.

"Cobalah dengar aspirasi rakyat ini. Kalau bisa berikan saja semua bansos itu secara tunai. Jika telor itu diborong Pemerintah, harga telor di pasaran bisa jadi mahal. Demikian juga beras. Jika pakai beras import, harga beras lokal jadi hancur," pungkasnya.