Dampak Corona Makin Parah, Bisa Tekan Pertumbuhan Ekonomi dan Tambah 1,6 Juta Orang Miskin

Dampak corona semakin parah. Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ada 4 juta orang terancam kesulitan menghadapi krisis. Untuk itu, bansos pun bakal berlanjut sampai Desember.

Selama pandemi berlangsung, banyak perusahaan terpaksa tutup. Dunia perbankan juga ikutan oleng lantaran banyak kredit macet. Usaha rakyat seperti UMKM yang biasa kuat menghadapi krisis, ternyata banyak yang ambruk. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kondisi ini menjadi potensi munculnya orang miskin baru.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu menyatakan, "jumlah pengangguran dan orang miskin akan terus bertambah seiring terganggunya aktivitas ekonomi nasional."

Baca Juga: Corona Pengaruhi Permintaan Batubara, Gimana Performa Bisnis Bumi Resources?

Baca Juga: Bantu Indonesia Perangi COVID-19, Bank Dunia Kucurkan Pendanaan Senilai . . . .

Direktur DJPK Kemenkeu, Putut Hari Satyaka mengatakan, jumlah orang miskin bakal bertambah. Angkanya, tergantung dari seberapa besar dampak ekonomi yang melanda Indonesia. Pemerintah, kata dia, menyiapkan dua skenario. Dalam kondisi optimis, pertumbuhan ekonomi 2020 bisa tumbuh 2,3 persen.

Dalam kondisi buruk, pertumbuhan diperkirakan minus 0,4 persen. Nah, dari skenario itu bisa terlihat dampak sosial penurunan per tumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Untuk skenario berat, jumlah orang miskin bertambah sekitar 1,6 juta orang.

"Skenario lebih berat lagi jumlah orang miskin naik sekitar 3,7 juta orang,” kata Putut dalam konferensi video, kemarin.

Menurut Putut, peningkatan jumlah orang miskin paling banyak di Jawa. Lalu menyusul Sumatera, Kalimantan dan merata di daerah lain.

“Paling berat di Jawa, sebab pusat Covid-19 memang paling berat di Jawa. Bukan berarti daerah lain nggak dapat dampak yang berat, Sumatera juga berat,” tegasnya. Jumlah pengangguran pun terus bertambah. Pada skenario berat akan bertambah sekitar 2,92 juta orang, dan sangat berat sekitar 5,23 juta orang.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah membuat berbagai terobosan kebijakan. Salah satu kebijakan keuangan antara lain melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Pemerintah melakukan refocusing TKDD agar digunakan untuk penanganan Covid-19, dan rasionalisasi belanja APBD Tahun 2020.

Salah satunya mengalihkan anggaran untuk kesehatan, penanganan kesehatan, penanganan Covid-19. “Bansos ratusan triliun, penanganan perlindungan daya beli ratusan triliun,” ungkapnya.

Tak hanya Itu, pemerintah pun memperpanjang penyaluran bansos hingga Desember nanti. Awalnya, pemberian bansos hanya 3 bulan, dari April hingga Juni 2020. Sekarang, diputuskan diperpanjang hingga akhir tahun. Namun, untuk pemberian selanjutnya, jumlah besaran uang bansos yang akan diserahkan kepada penerima menjadi turun. Dari sebelumnya Rp 600 ribu per bulan per kepala keluarga, menjadi Rp 300 per bulan per kepala keluarga.

Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan, sebanyak 1,9 juta Kepala Keluarga (KK) di Jabodetabek akan menerima bansos sembako, dan 9 juta KK di luar Jabodetabek akan menerima bansos tunai. “Masyarakat penerima bansos ini sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Juliari dalam konferensi pers virtual peluncuran aplikasi Jaga Bansos bersama KPK, kemarin.

Kemensos juga mengikuti surat edaran dari KPK, terkait warga yang tak layak mendapatkan bansos tapi masuk DTKS. Nantinya, warga tersebut akan dikeluarkan dari DTKS, begitu pun sebaliknya.