Ini Pengakuan Menag Soal Keputusan Pembatalan Haji, Habis Disentil DPR Ya?

Menteri Agama Fachrul Razi akhirnya membongkar alasan saat memutus untuk melakukan pembatalan ibadah haji 2020. Bahkan, ia sempat mengaku salah lantaran memutuskan sebelum melakukan rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.

Mulanya, ia sempat mengirim surat kepada Kemenkumham RI pada 25 Mei 2020 untuk menanyakan terkait dasar hukum apabila pelaksanaan ibadah haji dibatalkan dan dua hari setelahnya Kemenkumham membalas surat  tersebut.

Menurut dia, ada poin yang lebih penting, yakni koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI. Ia pun berbicara dengan salah satu pimpinan Komisi VIII DPR RI untuk menggelar rapat kerja membahas nasib pelaksanaan ibadah haji.

Baca Juga: Keputusan Pahit Pembatalan Haji, Kata Kyai Wapres Begini...

Baca Juga: Nah Lho, Jubir Jokowi Dikata-katain Roy Suryo, Kenapa Lagi Nih?

"Saya mengusulkan (raker) pada tanggal 1 juni sesuai deadline," katanya, Selasa (9/6/2020).

Namun, salah satu pimpinan Komisi VIII DPR RI mengajukan untuk melangsungkan raker pada 2 Juni. Ia pun sepakat.

Kemudian, tanggal 31 Mei pihaknya sudah menerima undangan resmi dari Komisi VIII DPR RI untuk menggelar raker. Namun, ada pemberitahuan pengunduran waktu menjadi 4 Juni 2020.

"Karena enggak ada umpan balik dari staf ini, ya, saya kira mungkin bisa kesalahan di staf atau bagaimana sehingga tanggal 2 Juni saya umumkan," ujarnya.

"Saya mohon maaf terhadap Komisi VIII DPR RI, saya katakan, kalau memang teman-teman komisi VIII merasa tersinggung saya kira pantas saja," tambahnya.

Ia juga memohon maaf ketika raker dengan Komisi VIII DPR RI belum terlaksana tetapi pihaknya sudah mengumumkan kalau penyelenggaraan ibadah haji dibatalkan untuk tahun ini.

"Jadi kembali mungkin kesalahan di Kemenag, mungkin, karena tidak menunggu raker tapi kembali saya harus ambil risiko karena saya harus selamatkan muka pemerintah jangan sampai deadline 1 Juni kemudian tanggal 2 Juni belum diumumkan," ujarnya.

"Apapun risikonya saya kembali katakan, tanggung jawab Menag tidak ada kaitannya dengan pemerintah dan sama sekali. Meskipun kesalahan di staf saya misalnya, tapi tanggung jawab di saya dan saya sudah minta maaf dengan DPR mudah-mudahan hubungan bisa baik kembali," tukasnya.