Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kalau Poyuono Mangkir Sidang MK, Prabowo yang Bakal Beresin

        Kalau Poyuono Mangkir Sidang MK, Prabowo yang Bakal Beresin Kredit Foto: Boyke P. Siregar
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyikapi pemanggilan Arief Poyuono. Dasco menyarankan yang bersangkutan datang ke persidangan Mahkamah Kehormatan (MK). Jika tidak, Ketua Umum Prabowo Subianto bakal turun tangan.

        "Kalau dia tidak datang, setelah dipanggil secara patut, maka sesuai dengan peraturan yang ada di Partai Gerindra, Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina yang akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Tentunya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga," ujar Dasco, kemarin.

        Dasco mengamini, MK Gerindra telah menjadwalkan persidangan atas Poyuono, pada Selasa (23/6). Hal ini terkait pernyataan Poyuono yang menyebut isu PKI buatan kadrun dan digunakan untuk menyudutkan Presiden Jokowi.

        Baca Juga: Sengketa di Laut China Selatan, Moeldoko Beberkan RI Pilih...

        "Kita kan menghormati haknya sebagai seorang kader untuk dimintakan keterangannya atau klarifikasinya di Mahkamah Partai. Sebagai kader yang baik sebaiknya melakukan klarifikasi dong," sebutnya. 

        Kendati begitu, Dasco mencoba mendinginkan suasana. Pasalnya, pernyataan Poyuono membuat gerah politisi Gerindra. Misalnya, Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade yang menyarankan Poyuono dipecat jika mangkir.

        Dasco menyebut, tidak bisa usulan pemecatan dilakukan lewat media. Tindakan dilakukan atau tidak dilakukan itu menunggu keputusan rekomendasi atau keputusan dari Mahkamah Partai. 

        "Tindakan itu baru bisa diambil kalau sudah ada hasil persidangan. Itu kalau dia datang, hasil persidangan kalau dia datang," tegasnya.

        Mengenai persidangan nanti, Dasco mencoba menjelaskan bukan kepada soal pecat-memecat. Namun, mengenai kode etik partai yang diduga dilanggar Poyuono yang berbicara di ruang publik. Padahal, dia bukan juru bicara resmi partai.

        "Memang Partai Gerindra adalah partai koalisi, namun dalam melakukan pembelaan terhadap pemerintah atau kepala negara juga ada tata cara atau strategi yang sudah digariskan oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina kami. Tidak lantas kemudian mengeluarkan statement yang membela (pemerintah), namun menyerang pihak-pihak lain," tutupnya. 

        Ketua DPP sekaligus Juru Bicara DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menekankan surat panggilan terhadap Poyuono sudah dikirim. Sebagai anggota MK DPP Gerindra, Habiburokhman meminta Poyuono hadir di sidang MK DPP yang akan digelar Selasa (22/6).

        Baca Juga: Bilang Ekonomi RI Bakal Lesu, Cetus Gerindra: Sri Mulyani Jarang Keluar Sih

        "Saudara Arief Poyuono juga sudah mengetahui dan menerima panggilan tersebut. Tadi pagi (kemarin) saya nasihati dia agar sebagai kader mematuhi panggilan sidang MK DPP," katanya. 

        Dijelaskan, persidangan ini didasari atas pengaduan 20 pengurus tingkat DPD dan sejumlah anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Semuanya, menyatakan keberatan atas statement Poyuono yang mengaitkan kekhawatiran bangkitnya PKI dengan upaya delegitimasi pemerintahan Jokowi.

        "Kami meminta segenap kader, pengurus dan pecinta Gerindra untuk tetap tenang dan menyerahkan masalah ini kepada MK DPP," tutupnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: