Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ridwan Kamil Tunggu Dana Jumbo Rp2,6 Triliun untuk...

        Ridwan Kamil Tunggu Dana Jumbo Rp2,6 Triliun untuk... Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi -

        Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menunggu anggaran sebesar Rp2,6 triliun dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut bakal digunakan untuk rapid test dan pencegahan Covid-19 di pesantren, di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

        Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan sebetulnya, pihaknya ingin melakukan rapid test ke setiap pesantren sejak awal, tapi hal itu tidak memungkinkan mengingat anggaran di Pemprov Jabar tidak mencukupi.

        Baca Juga: Covid-19 Cukup Terkendali di Jabar, Ridwan Kamil Ungkap Triknya

        Kabar baiknya, saat ini anggaran dari pemerintah tersebut dalam proses administrasi dan menunggu dikucurkan.

        "Kita tidak bisa mensubsidi dulu (untuk rapid test) karena belum (turun), tapi ada anggaran yang sekarang akan kita gunakan untuk pengetesan, yaitu ada Rp2,6 triliun dana untuk adaptasi baru dari pemerintah pusat," kata pria yang akrab disapa Emil itu di Bandung, Selasa (14/7/2020).

        Menurut Emil, dana sebesar Rp2,6 triliun itu akan digelontorkan dan dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama, yakni tipe satu sebesar Rp50 juta, tipe dua Rp40 juta, dan tipe tiga Rp25 juta.

        "Jadi dananya ada, totalnya Rp2,6 triliun dan itu hanya boleh dibelanjakan untuk persiapan pembukaan pesantren. Nanti ada klasifikasi sementara dibagi tiga kategori. Uang itu dipakai buat rapid test, beli masker, dan lain-lain," kata dia.

        "Kemudian bantuan bagi guru, pembangunan tempat mandi cuci kakus (MCK), dan pembelian fasilitas kesehatan Covid-19 seperti masker," kata Emil menambahkan.

        Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan pesantren di Jawa Barat sudah menjalankan aktivitasnya kembali, meskipun belum seluruhnya beraktivitas, misalnya untuk pesantren khalafiah atau pesantren yang memiliki sekolah.

        Uu mengatakan pihaknya memang belum melakukan rapid test kepada seluruh pesantren yang ada di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Namun, pihaknya sudah mengimbau kepada para pemilik pesantren agar tetap memperhatikan protokol kesehatan secara mandiri.

        "Mereka (masing-masing pesantren) sudah punya SOP-nya masing-masing. Mereka sudah paham akan pentingnya menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Sebelum masuk pesantren, para santri dan pengurus pesantren sudah melakukan pengetesan juga secara mandiri," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Cahyo Prayogo

        Bagikan Artikel: