Indonesia Masih Bisa Selamat dari Jurang Resesi, Asalkan...

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pemerintah perlu terus menggerakkan konsumsi untuk menghindarkan Indonesia dari resesi. Potensi Indonesia terkena resesi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang diraih di kuartal pertama.

Jika pada kuartal selanjutnya, lanjut Pingkan, pertumbuhan Indonesia masih mengalami tren yang serupa, tentu dapat dipastikan resesi benar-benar ada di depan mata. Walaupun demikian, kondisi ini juga terjadi secara global bahkan hingga ke negara yang menjadi mitra dagang strategis bagi Indonesia seperti Singapura dan juga Korea Selatan.

Baca Juga: Menko Airlangga: Indonesia Punya Peluang Lolos dari Jurang Resesi

"Melihat perkembangan perekonomian saat ini, memang betul, konsumsi perlu terus digerakkan setidaknya untuk meminimalisasi dampak dari peluang resesi yang ada. Salah satu stimulusnya adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat yang tergolong rentan. Jika melihat data jumlah penduduk miskin secara bulanan, angkanya naik dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta pada Maret 2020 yang lalu," jelas Pingkan di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Peningkatan angka ini tentu saja menggambarkan kelas menengah bawah yang terdampak oleh disrupsi ekonomi selama pandemi dan pada akhirnya masuk kelompok miskin. Dengan melihat kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa dari 115 juta orang atau sekitar 30 juta rumah tangga kelas menengah ke bawah yang ada di Indonesia akan menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, termasuk dalam hal konsumsi. Karena itu, sangat beralasan jika pemerintah berniat memberikan bantuan kepada mereka juga.

Pingkan meminta pemerintah memperjelas ketentuan kelas menengah yang dimaksudkan seperti apa, mekanisme pendataan penerimanya bagaimana, dan juga tahapan pelaporan jika terjadi kendala teknis/kejanggalan distribusi seperti apa untuk menghindari potensi masalah yang kerap kali dihadapi saat membagikan BLT.

Hal ini perlu menjadi catatan pemerintah untuk segera dikomunikasikan kepada masyarakat. Pemerintah juga dikabarkan berencana untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk transfer.

"Untuk opsi penyaluran melalui rekening ini agar cashless saya rasa cara yang baik. Namun, perlu diperhatikan bank mana saja yang dapat melakukannya serta harus dikomunikasikan jauh-jauh hari kepada masyarakat. Hal ini dapat meminimalisasi adanya korupsi maupun kendala penyaluran yang tidak terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah," pungkasnya.