Mas Nadiem, Konsep Pembelajaran Jarak Jauh Tuh Gimana, Sih?

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan konsep Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di tengah pandemi ini.

Selain melarang kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah yang berada di daerah terdampak COVID-19, 'Mas Menteri' tak pernah sekalipun menjelaskan metode PJJ itu yang mana setiap daerah memiliki karakteristik dan kesulitan yang berbeda.

Baca Juga: Nadiem Tegaskan Sampoerna dan Tanoto Tak Pakai Dana Negara

Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay melihat ada kegelisahan orang tua siswa terkait pelaksanaan PJJ saat pandemi.

Di satu sisi, mereka ingin agar anaknya segera bisa kembali belajar di sekolah sebagaimana biasanya di sisi lain, kurva penyebaran COVID-19 terus meningkat bahkan, sudah mencapai lebih 100 ribu orang. Tetapi, Kemendikbud tidak punya desain PJJ karena pola pengajaran diserahkan ke masing-masing sekolah.

“Kalau baca dari kebijakan yang ada, Nadiem itu hanya membuat aturan saja. Misalnya, sekolah hanya boleh buka di zona hijau. Kalau belajar fisik, harus begini begitu. Di luar itu, harus belajar dari rumah," ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (28/7/2020) kemarin.

“Nah, kalau belajar dari rumah, bagaimana metodenya? Apa sistem yang dipakai untuk menghubungkan guru dan siswa? Apakah hanya menonton video atau live? Semua itu kelihatannya didasarkan atas prakarsa sekolah secara mandiri. Setiap sekolah berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ini telah berlangsung kurang lebih lima bulan,” imbuhnya.

Tidak pernah juga terdengar bahwa Kemendikbud memikirkan agar paket data internet tidak memberatkan ekonomi para siswa. Atau paling tidak, seperti di negara tetangga, paket data tersebut disubsidi.

“Di saat-saat seperti ini, semestinya Nadiem menunjukkan kepeloporannya. Apalagi backgroundnya adalah bisnis online. Walau beda jauh, tetapi sedikit ada kemiripan dengan belajar daring. Setidaknya, mirip karena menggunakan akses internet," tukas Wakil Ketua MKD DPR itu.