Wujud Dukungan LinkAja pada Keuangan Elektronik Berbasis Syariah

Layanan Syariah LinkAja bersama berbagai pihak lintas sektor resmi menandatangani komitmen kolaborasi dalam mendukung implementasi uang elektronik syariah sebagai wujud dukungan terhadap program Gerakan Nasional Non-Tunai.

Bertepatan dengan perayaan tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah, penandatanganan kolaborasi ini diselenggarakan bersama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan turut disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin menyampaikan, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah mencerminkan adanya ruang bagi upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air, berpotensi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Baca Juga: LinkAja Pede Jadi Akselelator Ekonomi Syariah Indonesia

Baca Juga: Investor Bahagia Parah Gara-Gara Cuan BRI Syariah Naik 229%

Pemerintah mengapresiasi upaya LinkAja mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama membangun dan memperkuat ekosistem digital syariah di Indonesia. Sinergi berbagai pihak lintas sektor tentu sangat penting dalam pembangunan sarana-prasarana yang dapat memperluas dan memperkuat ekosistem syariah di Indonesia.

"Terutama di tengah pandemi saat ini, layanan syariah LinkAja harus dapat menjadi bagian dari solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui penggunaan uang elektronik. Integrasi dengan marketplace dapat dilakukan lebih masif untuk menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat melalui transaksi online yang cepat dan aman," ujar Ma'ruf dalam webinar online, Selasa (25/8/2020).

Sementara itu, Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja mengungkapkan, LinkAja menyadari bahwa penguatan dan peningkatan ekosistem syariah berbasis digital merupakan tanggung jawab bersama sehingga sinergi berbagai pihak lintas sektor berperan penting.

"Bertepatan dengan perayaan tahun baru Islam, kami sangat bersyukur layanan syariah LinkAja dapat mengajak lebih banyak pihak untuk dapat bergabung dalam ekosistem kami," ujar Haryati dalam momen yang sama.

Haryati menuturkan, LinkAja berharap ekosistem syariah akan semakin berkembang agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh daerah Indonesia sehingga literasi masyarakat dan inklusi keuangan digital syariah akan meningkat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Untuk memperkuat ekosistem syariah, layanan syariah LinkAja menandatangani komitmen kolaborasi dukungan implementasi uang elektronik layanan syariah LinkAja dengan delapan pihak lintas sektor, antara lain KNEKS, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait pembayaran haji/umrah, produk halal, dan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 

Layanan syariah LinkAja juga menandatangani komitmen kolaborasi dengan beberapa pemda, di antaranya Pemda Provinsi Aceh, Pemda Provinsi Sumatera Selatan, Pemkot Bukittinggi, Pemkot Tasikmalaya, Pemkot Cirebon, dan Pemkab Lebak, terkait wisata halal dan retribusi daerah syariah. 

"Hal serupa juga dilakukan dengan bank syariah, lembaga zakat, organisasi Islam, perusahaan teknologi finansial, pesantren, dan marketplace untuk menjadi mitra pembayaran pemenuhan kebutuhan masyarakat," tutur Haryati.

Direktur Eksekutif (Manajemen Eksekutif) KNEKS Ventje Rahardjo mengatakan, layanan syariah LinkAja merupakan perwujudan salah satu pilar MEKSI, yaitu penguatan ekonomi digital. KNEKS meyakini layanan pembayaran digital syariah ini akan mempercepat pertumbuhan rantai nilai halal dan keuangan syariah secara terintegrasi.

"Diharapkan LinkAja dapat berkolaborasi dengan seluruh stakeholders di dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah," ujar Rahardjo.