Geger Surat Palsu Tjahjo Soal Catar Poltekip-Poltekim, Hati-hati!

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Andi Rahadian menyatakan telah beredar surat palsu (hoaks) yang seolah-olah berasal dari Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Surat itu perihal Penerimaan Calon Taruna/Taruni (Catar) Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Kemenkumham tahun 2020 melalui Jalur Kebijakan.

Andi menegaskan, Menteri PANRB tidak pernah mengeluarkan surat penetapan hasil seleksi Catar Poltekip dan Poltekim melalui Jalur kebijakan tersebut.

Baca Juga: Karyawan PT Inti Tak Digaji 7 Bulan, Erick Thohir Tagih Telkom

Baca Juga: Simalakama Pengangkatan Staf Ahli BUMN, Maju Kena Mundur Kena

"Kami tegaskan surat tersebut adalah palsu atau hoaks. Menteri PANRB tidak pernah mengeluarkan surat tersebut," ujarnya di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (8/9/2020) 

Surat palsu tersebut mudah dikenali dari penggunaan format surat, jenis huruf, penomoran surat, dan tanda tangan yang keliru serta tidak sesuai dengan sistem persuratan Menteri yang berlaku di Kementerian PANRB.

Surat hoaks bernomor SEK.KP.02.04-448 tersebut mengesankan Menteri PANRB telah menetapkan pengoreksian nilai terhadap 60 Catar yang sebelumnya tidak memenuhi syarat seleksi sehingga dapat mengikuti tes lanjutan seleksi Catar Poltekip dan Poltekim. Disebutkan pula, seluruh pejabat Kemenkumham diimbau untuk menindaklanjuti penetapan surat keputusan tersebut.

Andi menjelaskan, saat ini seleksi sekolah kedinasan Poltekip dan Poltekim telah selesai melakukan tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan sedang dalam tahapan Seleksi Lanjutan. Setiap tahapan seleksi selalu diinformasikan melalui portal resmi https://catar.kemenkumham.go.id/.

Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tidak serta merta percaya jika ada informasi terkait seleksi sekolah kedinasan.

"Kami harapkan masyarakat waspada dan selalu mengonfirmasi kebenaran informasi yang beredar di situs resmi instansi terkait atau menanyakan kebenarannya kepada Kementerian PANRB," tegasnya.