Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Realisasi Penyerapan Bedah Rumah PUPR Capai 80,76%

        Realisasi Penyerapan Bedah Rumah PUPR Capai 80,76% Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan terus mengoptimalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah.

        Program ini diperuntukkan untuk peningkatan kualitas rumah di 449 kabupaten/kota dan pembangunan baru di 151 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp4,68 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengungakpkan bahwa hingga 10 September 2020, realisasi BSPS sudah 80,76% senilai Rp3,77 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 236.689 orang.

        Baca Juga: Realisasi Anggaran Belanja Kementerian PUPR Capai 48%

        "Ini (BSPS) merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman," kata Basuki di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

        Ia mengatakan, program BSPS dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. "Untuk bentuk bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai, tetapi bahan bangunan yang digunakan untuk membangun," tambahnya.

        Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Dengan demikian, total biaya untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian adalah sebesar Rp17,5 juta.

        Salah satu kabupaten yang masuk dalam program BSPS tahun 2020 dan telah disalurkan bantuan program tersebut adalah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi anggaran Rp5,25 miliar untuk 300 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 12 desa. Diharapkan dengan bantuan sebesar Rp17,5 juta per unit rumah tersebut, masyarakat bisa lebih bersemangat dalam membangun hunian yang layak huni.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Boyke P. Siregar
        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: