Pengamat: Ahok Harusnya Dukung Kemandirian Energi Bangsa, Ini Titah Presiden

Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul, menilai Proyek Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dapat mendongkrak ekonomi Indonesia.

Sebab, menurut dia, jika kilang TPPI itu sudah beroperasi, maka akan memberikan dampak positif yang sangat besar untuk menekan impor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.  Baca Juga: KNPI Sebut Kemandirian Energi Bangsa Bisa Terganggu Gegara Aksi Ahok

Bahkan, ia menilai proyek pembangunan pabrik petrokimia TPPI bisa menciptakan kemandirian energi bangsa. Untuk itu, proyek tersebut harus didukung semua pihak. Tak terkecuali jajaran Komisaris PT Pertamina (persero).

Sementara itu, ia mengatakan proyek ini berpotensi terhambat lantaran kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok seperti membentuk satuan tugas (satgas) investasi proyek TPPI. Baca Juga: Dahlan Iskan Kontra Ahok: Superholding BUMN Belum Urgen!

"Jika benar yang dilakukan Ahok justru akan membuat gaduh, dan Pertamina tidak bisa maju dan berkembang, bahkan bisa jadi Pertamina tidak bisa bersaing," katanya, dalam keterangannya, Kamis (8/10/2020).

Padahal, sambungnya, sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, proyek kilang TPPI di Tuban harus segera rampung 3 tahun.

"Langkah Ahok ini blunder karena bisa saja menghentikan atau membatalkan proyek yang sudah berjalan dan tentu ini melanggar perintah presiden," ujarnya.

Sementara itu, ia mengatakan alasan Ahok bahwa pembentukan satgas investasi untuk mensetlekan strategic partner sangat riskan.

Menurutnya, alasan tersebut tersebut bisa membuat proyek Olefin Cracker mundur dan menimbulkan kerugian besar. "Proyek ini termasuk dalam PSN dan sudah diintruksikan oleh presiden langsung ke Pertamina untuk segera dilaksankan dan segera onstream dalam waktu 3 tahun," imbuh dia.

Lebih lanjut, di tengah isu yang terus melanda Pertamina, Ahok seharusnya melakukan langkah positif sesuai arahan presiden bukan kemudian justru membuat langkah menjegal kemauan presiden. 

Jika TPPI ini sudah beroperasi, ia menilai dampaknya sangat besar untuk menekan impor migas. Dan ini bisa memperbaiki defisit neraca perdagangan. Jika proyek TPPI telah berproduksi secara penuh, maka berpotensi menghemat devisa hingga US$ 4,9 miliar atau sekitar Rp 56 triliun.

"Saya kira langkah Ahok ini preseden buruk bagi kemajuan bangsa kita," tukasnya.