Sambil Ejek AS, China Bangga-banggakan Jabatan Anggota Dewan HAM PBB

China terpilih kembali sebagai anggota Dewan hak asasi manusia (HAM) PBB, mengundang kritik dari berbagai kelompok-kelompok hak asasi internasional. Pasalnya, China dianggap memiliki catatan buruk terkait HAM, terutama terkait pemberlakuan hukuman mati dan dugaan penahanan jutaan Muslim Uighur di Xinjiang.

Di sisi lain, Beijing mengatakan keterpilihannya itu sebagai bukti pengakuan komunitas internasional atas prestasi HAM China. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian pada Rabu (14/10/2020) menolak kritik dari Amerika Serikat (AS), yang menentang keterpilihan Tiongkok tersebut, dan balik menyerang catatan HAM AS, menuduh negara itu menggunakan HAM sebagai alasan mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Baca Juga: Xi Jinping Sarankan Pemuda Hong Kong Pindah ke China Agar...

“Keterpilihan ini mencerminkan sepenuhnya pengakuan tinggi komunitas internasional atas pembangunan dan kemajuan HAM China, serta partisipasi China dan pengelolaan HAM global,” kata Zhao kepada wartawan pada konferensi pers harian sebagaimana dilansir Global Times.

Kelompok-kelompok HAM mengecam keterpilihan China karena dugaan pelanggaran hak asasi di Hong Kong, Tibet dan Xinjiang, dan tindakan keras Beijing terhadap wartawan pengacara dan pengkritik pemerintah.

Mereka juga mempersoalkan dipilihnya Rusia, Kuba, Pakistan, dan Nepal, negara-negara yang juga dinilai memiliki catatan HAM yang cacat, sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Amerika Serikat mengumumkan pengunduran dirinya dari Dewan HAM PBB pada Juni 2018, sebagian karena Washington menganggap badan itu forum kemunafikan HAM dan anti-Israel.

China terpilih kembali setelah memenangkan 139 suara, 30 persen lebih sedikit dari yang diperolehnya pada 2016.

“Ini mencerminkan konsensus internasional yang makin berkembang bahwa serangan brutal China terhadap HAM tidak dapat, dan tidak boleh, dibiarkan,” kata Pema Doma dari kelompok HAM Students for a Free Tibet dalam sebuah pernyataan yang disampaikan lewat e-mail sebagaimana dilansir VOA.

Organisasi Human Rights Watch mengungkapkan bahwa ada seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 26 Juni dari 50 pakar PBB agar badan dunia itu mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi kebebasan fundamental di China.

Seruan serupa juga disampaikan lebih dari 400 kelompok masyarakat madani di lebih dari 60 negara.