Data Penerima Bansos Jabar Harus Selektif!

Penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar, kini sudah memasuki tahap ketiga. Namun, dalam penyalurannya masih menemui beberapa persoalan.

"Berbagai aspirasi soal kelemahan penyaluran bansos bermunculan dari masyarakat," kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Toto Purwanto Sandi kepada wartawan, Senin (9/11/2020). Baca Juga: APBD-P DKI 2020 Diproyeksikan Defisit Sebesar 31,04 Persen

Menurutnya, beberapa aspirasi yang muncul dari penyaluran Bansos diantaranya masih ada data yang tumpang tindih. Baca Juga: Rapat Bahas APBD, DPRD DKI Masih Saja Pemborosan di Tengah Pandemi

"Aspirasi tersebut, salah satunya muncul di Kabupaten Purwakarta," ujarnya.

"Dengan kondisi ini, untuk penyaluran bansos ke depan, perihal pendataan harus dilakukan secara selektif," tegasnya.

Legislator dapil Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini menilai dengan kondisi ini, menyebabkan penyaluran bansos menjadi tidak tepat sasaran. Maka, untuk memperbaiki kondisi ini,  sebaiknya pendataan penerima bansos dimulai dari tingkat desa.

"Alasannya, di desa merupakan perangkat yang paling tahu kondisi masyarakatnya," imbuhnya.

Toto menambahkan agar penyaluran bansos sesuai dengan kebutuhan, sudah tepat untuk ke depan diberikan dengan uang tunai.

"Pemberian uang tunai, lebih bagus karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.