Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyambut baik rencana pemerintah membentuk pusat data dan ekosistem digital. Langkah itu diyakini bisa membantu pelaku UMKM naik kelas. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan bahwa pemerintah perlu segera merealisasikan rencana membangun pusat data dan ekosistem digital.
“Hal itu diperlukan sebagai pintu masuk pemberdayaan dan mendorong pelaku usaha dapat naik kelas,” ungkap Erick,di Jakarta, belum lama ini. Baca Juga: Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemkot Bandung Bangun Coworking Space
Dia menegaskan, Kementerian BUMN berkomitmen, mendukung pelaku ultra mikro dan UMKM melalui tiga aspek utama. Yaitu, infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar. Khusus terkait pendanaan, lanjut Erick, pihak akan terus meningkatkan aksesnya melalui sinergi antar-BUMN, terutama sinergi antara Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM di pembiayaan sektor usaha mikro (UMI).
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengapresiasi langkah pemerintah itu. Menurutnya, pusat data UMKM merupakan terobosan yang sangat dibutuhkan pelaku usaha. Baca Juga: Pantes Masuk 5 Menteri Terbaik Jokowi, DPR Kasih Erick Thohir Nilai...
“Ini bisa membantu kebutuhan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi UMKM, terutama dalam menumbuh kembangkan usahanya,” jelasnya..
Dia melihat, UMKM selama ini sulit untuk naik kelas karena kebanyakan bisnis mereka stagnan. Akhirnya, mereka menjalankan usaha hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan perut saja. Selain itu, mereka tidak berkembang karena akses terbatas, seperti pembiayaan dan akses pasar.
“Itu terjadi karena tidak ada pusat data. Jadinya, mereka mendapatkan akses pembiayaan seringkali, dia lagi, dia lagi. Akses pasar juga begitu, seringkali hanya dikuasai satu jaringan konglomerasi besar,” imbuhnya.
Enny menilai, program subsidi bunga bukan berarti UMKM akan mudah mencapai kesuksesan.
“Kalau bisa berproduksi, tapi kalau pasar terbatas, ya KO (knock out) juga. Tidak bisa berkembang. Ini yang harus dilakukan perubahan ke depannya,” ucap Enny.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), M Ikhsan Ingratubun juga menyambut gembira rencana pemerintah. Dia berpendapat, integrasi data UMKM yang solid, akan memudahkan pelaku usaha mendapatkan insentif serta kemudahan lainnya mulai dari pendanaan, pelatihan, hingga prioritas usaha.
“Selama ini yang dialami pelaku UMKM, terutama yang di daerah, adalah sulit mengakses pembiayaan. Kalau sudah ada data UMKM yang terintegrasi dengan ekosistem digital, pemerintah tentu akan lebih gampang menzonasi atau membagi kategorinya,” terangnya.
Pada kesempatan ini, Ikhsan juga menyambut baik langkah perusahaan BUMN, yang telah mengalokasikan belanjanya ke produk UMKM. Hal ini langkah nyata pemerintah mendorong UMKM naik kelas.
Terlebih dalam program Pasar Digital (PaDi) UMKM yang menggandeng BUMN, setidaknya bisa membantu UMKM bisa tumbuh, terutama di tengah badai pandemi Covid-19 ini.
“Cuma satu saya soroti. Sampai sejauh ini baru ada 9 BUMN yang komit. Semoga tahun depan bisa bertambah jumlahnya,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih