Vaksin Pfizer-BioNTech Asal Jerman dan Kunjungan Diplomat Jerman ke FPI

Rencana Pemerintah Indonesia membeli vaksin Covid-19 dari Pfizer-BioNTech asal Jerman dikhawatirkan akan terganggu menyusul ketegangan diplomatik kedua negara imbas dari kunjungan salah satu staf Kedutaan Besar Jerman di Jakarta ke markas Front Pembela Islam (FPI) beberapa hari lalu.

Sebagaimana diketahui, vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Pfizer Inc and BioNTech masuk ke dalam daftar enam jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan pemerintah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca Juga: Vaksin Pfizer-BioNTech Akan Hampiri Singapura untuk Pertama di Asia

Meski demikian, sejauh ini status Pfizer masih berupa kandidat untuk menjadi mitra penyedia Vaksin Covid-19 bagi Indonesia. Salah satu pertimbangan pemerintah Indonesia belum memasukkan Pfizer ke dalam pengadaan Vaksin Covid-19 ialah karakteristik vaksin ini yang memerlukan cold chain dengan suhu -70 derajat celcius.

Banyak kekhawatiran bahwa Indonesia tidak mampu mengakomodasi kebutuhan lemari es dan freezer untuk menyimpan vaksin dan termos (vaksin carrier) dengan karakteristik Pfizer tersebut, khususnya apabila ingin melakukan distribusi ke daerah-daerah terpencil.

Pengamat pembangunan sosial dan kesejahteraan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna, mengatakan kunjungan staf Kedubes Jerman ke markas FPI dapat mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman. Selain itu, kunjungan tersebut juga bisa menjadi bola liar di tengah pro kontra keberadaan ormas pimpinan Rizieq Shihab.

"Ini masih hangat-hangatnya. Implikasinya bisa ditafsirkan macam-macam oleh kedua belah pihak," katanya.

Pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) sendiri telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi. Dalam pemanggilan itu, pihak Kemenlu juga menyampaikan protes atas kegiatan yang dilakukan staf Kedubes Jerman tersebut.

"Dalam pertemuan, Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman membenarkan keberadaan staf kedutaan di sekretariat organisasi tersebut," tulis pernyataan pers Kemlu.

Adapun Kedubes Jerman mengakui ada diplomatnya yang mendatangi markas FPI. Lewat keterangan tertulis, Kedutaan Besar Jerman menjelaskan duduk perkaranya.

"Sehubungan dengan pemberitahuan mengenai demonstrasi yang berlangsung pada hari Jumat, 18 Desember 2020, salah seorang pegawai Kedutaan Jerman berusaha untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan yang bersangkutan karena demonstrasi juga dapat melintasi kawasan Kedutaan," demikian bunyi pernyataan Kedubes Jerman.

Pihak kedutaan mengaku menyesal atas kesan yang ditimbulkan terkait pemberitaan berita tersebut dan menegaskan tidak ada niatan politik di balik kunjungan itu.