Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyebut wacana vaksinasi COVID-19 mandiri sangat memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi menurut dia, Presiden Joko Widodo meminta agar realisasi vaksinasi mandiri untuk segera dilakukan.
"Artinya bisa saja setelah vaksin tenaga kesehatan dan tenaga pelayan publik selesai, maka dalam waktu itu mungkin vaksin mandiri sangat dimungkinkan," kata Muhadjir dalam keterangan resmi Kemenko PMK, Jumat (22/1/2021).
Baca Juga: Sabar, Begini Tahapan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, Tetap Terapkan 3M Ya!
Muhadjir menjelaskan, vaksinasi mandiri yang dimaksud adalah vaksinasi yang dilakukan perusahaan atau korporasi kepada karyawannya dan vaksinasi secara individual. Khusus untuk korporasi, menurut Muhadjir, paling penting dan utama untuk segera dilakukan agar memulihkan perputaran roda ekonomi.
"Ini sangat penting terutama untuk korporasi agar segera bergerak berproduksi. Sehingga keamanan dari produk, produksi, karena karyawannya sudah divaksin, keluarganya sudah divaksin, itu akan lebih nyaman, tenteram, lebih merasa tenang dalam berproduksi, roda ekonomi bisa secepatnya ikut berputar," ujarnya.
Apabila vaksinasi mandiri itu dapat dilakukan, maka menurut Muhadjir, target percepatan vaksinasi di Indonesia yang dicanangkan Presiden yakni 1 juta orang per hari bisa terealisasi.
"Karena itu kalau nanti pihak swasta itu dilibatkan, baik korporasi maupun mungkin RS swasta yang kredibel, bisa memberikan penawaran jasa individual saya kira itu akan lebih bagus mempercepat," kata dia.
Menurut Muhadjir, adanya opsi vaksinasi mandiri bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Dengan adanya opsi vaksinasi mandiri, yang akan dilakukan korporasi atau individu dengan jenis vaksin yang berbeda dari program vaksinasi nasional, maka menurutnya justru akan mendorong percepatan vaksinasi di Indonesia.
"Toh ini juga kepentingan kita untuk mempercepat vaksinasi, kemudian dunia industri juga ingin segera cepat pulih. Kemudian pemerintah juga berkepentingan untuk pemulihan ekonomi itu. Maka saya kira ini tidak ada hal yang patut dikhawatirkan," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq