Aksi Demonstrasi hingga Pemogokan Nasional Ternyata Amplifikasi Kritik Dunia terhadap Junta Myanmar

Myanmar menghadapi lebih banyak protes jalanan menentang junta militer saat Indonesia berusaha membangun momentum bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mencari jalan keluar dari krisis.

Pekan ini terjadi aksi unjuk rasa terbesar sejauh ini pada Senin, seiring dengan pemogokan massal untuk mengecam kudeta 1 Februari militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Baca Juga: Diserang Habis-habisan, Junta Myanmar Siap-siap Dijatuhi Sanksi dari AS hingga Inggris

Unjuk rasa tetap terjadi meski ada peringatan dari pihak berwenang bahwa konfrontasi dapat membuat orang-orang terbunuh.

Pada Selasa, unjuk rasa secara keseluruhan berlangsung lebih sedikit, tetapi protes multi-etnis direncanakan pada Rabu (24/2/2021) di Mayangone, bagian utara pusat komersial Yangon.

Di sisi lain ada upaya memulai upaya diplomatik dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi berencana terbang ke Myanmar pada Kamis (25/2/2021).

Ini akan menjadi kunjungan pertama yang diketahui oleh utusan asing sejak kudeta 1 Februari, menurut dokumen pemerintah Myanmar yang bocor.

Kunjungan Retno itu mungkin tidak disambut baik oleh beberapa aktivis pro-demokrasi yang khawatir kesepakatan apapun dengan junta dapat merusak tuntutan mereka untuk pengakuan hasil pemilu November yang dimenangkan partai pimpinan Suu Kyi.

Menlu Retno telah menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus membahas Myanmar.

Sejumlah sumber mengatakan Indonesia mengusulkan negara-negara Asia Tenggara mengirimkan pengawas untuk memastikan para jenderal menggelar "pemilu yang adil dan inklusif". Namun laporan ini dibantah oleh Retno yang menyatakan posisi Indonesia bukanlah untuk mendukung pemilu baru.

Ratusan orang berkumpul di luar kedutaan Indonesia di Yangon pada Selasa untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap proposal pemilu baru, sementara anggota komunitas Muslim Myanmar akan mengadakan protes lain pada Rabu (24/2/2021).

The Future Nation Alliance, kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, mengatakan dalam pernyataan bahwa kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer".

Kelompok itu menuntut pejabat asing bertemu dengan Htin Lin Aung, perwakilan dari Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk anggota parlemen yang digulingkan, yang telah ditunjuk sebagai "satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab untuk hubungan luar negeri".

“Kami menentang keras dan mengecam mengirim utusan pemerintah ke Burma untuk komunikasi resmi dengan rezim kudeta,” ungkap pernyataan The Future Nation Alliance.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengatakan pada Selasa bahwa Retno berada di Thailand dan mungkin akan melakukan perjalanan ke negara lain di kawasan itu setelah itu tetapi tidak dapat memastikan yang mana. Sebelumnya, dia menyebut pemilu baru bukanlah sikap Indonesia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah mengatakan, posisi Indonesia tidak berubah sedari awal adanya perkembangan politik di Myanmar.

Indonesia, jelasnya, sudah mengeluarkan pernyataan yang sangat jelas, yakni Indonesia prihatin dengan perkembangan situasi politik di Myanmar, mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.

Indonesia juga, menurut Faizasyah, menggarisbawahi bahwa perselisihan pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Sementara itu, negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) pada Selasa mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta.

"Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," ungkap para menteri luar negeri G7 dalam pernyataan bersama.

Tentara merebut kekuasaan setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November, menahan Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partai. Komisi pemilu menolak gugatan militer tentang kecurangan pemilu.

Krisis tersebut meningkatkan prospek isolasi Myanmar dan memicu kegelisahan investor, memperburuk dampak pandemi COVID-19 yang telah merusak konsumsi masyarakat dan menghentikan pariwisata.

Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pertemuan dengan dewan yang berkuasa pada Senin, menyerukan agar anggaran pengeluaran negara dan impor dipotong serta ekspor ditingkatkan.

“Dewan perlu mengerahkan energinya untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang sedang sakit. Tindakan pemulihan ekonomi harus diambil,”media pemerintah mengutip perkataannya.

Min Aung Hlaing tidak mengaitkan protes secara langsung dengan masalah ekonomi tetapi mengatakan pihak berwenang mengikuti jalur demokrasi dalam menangani mereka dan polisi menggunakan kekuatan minimal, seperti peluru karet.

Pasukan keamanan telah menunjukkan lebih banyak pengekangan dibandingkan dengan tindakan keras sebelumnya terhadap para pengunjuk rasa.

Meski begitu, tiga pengunjuk rasa telah ditembak dan dibunuh. Sumber lain menyatakan korban tewas mencapai empat orang. Militer mengatakan seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya selama protes.

Militer menuduh pengunjuk rasa memprovokasi kekerasan.

Pelapor Khusus PBB Tom Andrews mengatakan jutaan orang yang melakukan unjuk rasa pada Senin menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi ancaman militer.

Negara-negara Barat berusaha meningkatkan tekanan pada junta pekan ini dengan peringatan Uni Eropa sedang mempertimbangkan sanksi yang akan menargetkan bisnis yang dimiliki tentara.

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua anggota junta lagi dan memperingatkan mereka dapat mengambil tindakan lebih lanjut.

China mengatakan tindakan internasional apa pun harus berkontribusi pada stabilitas, mempromosikan rekonsiliasi, dan menghindari memperumit situasi.