Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        9 Nama Pengganti AHY Muncul Di KLB Demokrat, Moeldoko Calon Kuat

        9 Nama Pengganti AHY Muncul Di KLB Demokrat, Moeldoko Calon Kuat Kredit Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang
        Warta Ekonomi -

        Meski dianggap ilegal oleh para petinggi Partai Demokrat, perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), terus berlanjut. Koordinator Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan menyebut, sampai saat ini KLB sudah dihadiri 387 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan 1.500 kader.

        Untuk calon ketua umum (caketum), Hencky menyebut, sudah ada sembilan nama yang muncul. Di antaranya ada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan mantan Ketua DPR Marzuki Alie.

        “Hencky Luntungan, Yahya Sacawiria, Anton Rifai, Tri Yulianto, Darmizal, Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Hasan Noor Hasani," ujar Hencky, merinci sembilan mana yang dimaksud, Jumat (5/3).

        Baca Juga: Demokrat 'Nangis-nangis' Minta Jokowi Bubarkan KLB

        Dari sembilan nama itu, lanjutnya, ada lima yang merupakan calon paling kuat. Yaitu dirinya, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Tri Yulianto, dan Moeldoko.

        Sebelumnya, Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menegaskan, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang adalah gerakan ilegal. Alasannya, KLB tersebut digelar pihak eksternal dan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. 

        Didik menerangkan, berdasarkan AD/ART, KLB hanya bisa dilaksanakan jika dihadiri minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui Majelis Tinggi Partai. Syarat ini tidak terpenuhi dalam KLB di Deli Serdang.

        Atas hal itu, Anggota Komisi III DPR ini meminta Polri segera membubarkan KLB itu. “Dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan pengayoman serta menegakkan hukum, Polri harus segera mengambil langkah-langkah nyata untuk membubarkan acara yang nyata-nyata dilakukan secara ilegal tersebut. Apalagi berdasar konfirmasi dari pihak kami, acara tersebut tidak mengantongi izin keramaian dari Mabes Polri maupun Polda Sumut,” pintanya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: