Lewat Pembangunan Desa, Jabar Juara Lahir Bisa Terwujud

Visi Jabar Juara Lahir Batin bisa terwujud jika inovasi dan kolaborasi diterapkan dalam pembangunan desa. 

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Setiawan Wangsaatmaja usai membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 di Intercontinental Hotel Resort, Kabupaten Bandung, Selasa sore (6/4/2021). 

Iwan sapaan Sekda Jabar kembali mengingatkan Jabar Juara Lahir Batin juga dapat diwujudkan jika desa/kelurahan di kabupaten/kota bergerak maju. Baca Juga: Pertamina Pastikan Pasokan BBM, LPG dan Avtur di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Aman

"Salah satu syarat kalau kita ingin jadi juara dimulai dari desa artinya bahwa kita harus banyak mengembangkan berbagai inovasi di pepedesaan, bagaimana inovasi ini kita terapkan dengan baik sehingga pembangunan masyarakat di pedesaan lebih berdaya," ungkapnya.

Salah satu indikatornya infrastruktur memadai desa yang dapat menstimulus pergerakan ekonomi. Pemda Provinsi Jawa Barat telah lama memiliki program Jamu (Jalan Mulus) yang telah dicanangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Indikator kedua adalah kita harus akses keterhubungan antardesa," ujarnya. Baca Juga: Usai Dilantik, Ini Tekad Bidang II BPD HIPMI Jawa Barat untuk Ekonomi Jabar

Saat ini, banyak sekali daerah terhalangi sungai atau ngarai yang menghambat laju pergerakan manusia. “Kita ada namanya program Jantung Desa (Jembatan Gantung Desa)," imbuhnya.

Iwan menyebutkan untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin, perdesaan harus mulai menghasilkan inovasi dengan menggenjot SDM melalui pelatihan dan keilmuan. 

"Jika kita hanya sekedar membangun saja tanpa dikelola dengan baik maka itu pun akan menjadi masalah," ungkapnya.

Dia menambahkan, inovasi pun harus selaras dengan kemampuan menguasai dunia digital. Sehingga hasil produk desa ini bisa langsung dipasarkan oleh petani atau produsen ke pembeli melalui gawai. 

Termasuk, pemekaran desa guna mempercepat pelayanan publik. 

"Maka ketika pemekaran kabupaten/kota yang saat sedang diajukan ke pemerintah pusat, otomatis desa-desa pun akan terbagi," tegasnya.

Senada dengan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Bambang Tirtoyuliono untuk mewujudkan visi tersebut yakni dengan melakukan kolaborasi dan inovasi. 

"Kuncinya hanya satu yakni bagaimana kita mampu berkolaborasi dan berinovasi sesuai dengan visi misi Gubernur Jawa Barat yakni Jabar Juara Lahir Batin," ujarnya.

Dia juga mengaku optimis pihaknya mampu mewujudkan kemandirian desa. Salah satunya dengan mensejahterakan masyarakat.  "Masyarakat sejahtera indikatornya simple saja bagaimana indikator Indeks Desa Membangun (IDM) ini bisa dipenuhi," imbuhnya.

Selain itu, penerapan teknologi di pedesaan. Pasalnya, teknologi tersebut banyak membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai potensi yang ada di desa. 

"Ketika bicara hebatnya sebuah negara maka tidak bisa terlepas dari potensi provinsi. Begitupun dengan hebatnya provinsi tidak akan pernah lahir Kabupaten dan kota yang hebat dan desa adalah tumpuannya. Jadi tidak berlebihan jika kita harus memulai pembangunan dari desa secara simultan," jelasnya.

Bambang menyebutkan Provinsi Jabar memiliki 11 prioritas pembangunan. Salah satuanya gerbang desa. Program tersebut bukan hanya dikawal oleh DPM Desa melainkan seluruh stakeholder termasuk perangkat daerah di Pemerintah Pusat, Provinsi Jabar, dan Kabupaten/Kota. 

"Bagaimana kita menyatukan Program dan kegiatan yang basisnya sesuai dengan prioritas pembangunan. Tentu, kita akan kawal," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengatakan, pemekaran penting dilakukan sebagai salah satu solusi memeratakan pembangunan. 

“Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang punya 7.000 desa, kita hanya 5.312 desa. Jadi perbedaan fiskalnya juga Rp1-2 triliun," paparnya. 

Dia juga mengapresiasi Pemda Provinsi Jawa Barat yang cepat tanggap dalam merespons pemekaran daerah. Ini perlu diteruskan dengan data desa yang presisi, di mana peta spasial dan numerik dipadukan. 

"Karena dengan berbasis data yang akurat maka batas desa juga nanti nggak akan ada konflik. Jadi harus batas itu dulu datanya presisi dulu," pungkasnya.