Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Buntut Daftarkan Merek Partai, Ayahnya Pangeran Mas AHY Kena Amuk Pendiri Demokrat

        Buntut Daftarkan Merek Partai, Ayahnya Pangeran Mas AHY Kena Amuk Pendiri Demokrat Kredit Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Penggagas berdirinya Partai Demokrat, Wisnu Heryanto Krestowo, mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar menolak pengajuan pendaftaran merek Partai Demokrat atas nama pribadi yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham pada 19 Maret 2021 lalu.

        "Oleh karena itu saya/kami mohon dengan hormat demi keadilan dan kebenaran, agar Dirjen HAKI Kemenkumham menolak dengan tegas pengajuan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual oleh saudara Susilo Bambang Yudhoyono qq. PT. Royal Pesona Indonesia atas Logo/Lambang Partai Demokrat sebagai milik pribadinya, karena Demokrat sebagai partai terbuka sudah menjadi milik Bangsa dan Negara Indonesia," ujarnya, dalam keterangan tertuliisnya, Minggu (11/4/2021).Baca Juga: SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Moeldoko dkk: Lawan!

        Lanjutnya, selaku selaku pendiri dan saksi sejarah berdirinya Partai Demokrat, Wisnu menegaskan bahwa SBY bukanlah sebagai pendiri, namun pengguna Partai Demokrat yang kemudian menjadikan partai tersebut sebagai partai keluarga.

        "Sekali lagi saya tegaskan bahwa sebagai saksi dan pelaku sejarah yang masih hidup menyatakan bahwa saudara Susilo Bambang Yudhoyono bukan pendiri melainkan hanya sebagai pengguna Partai Demokrat yang kemudian dengan kelicikan serta kebohongannya telah merampas partai yang kami dirikan 20 tahun yang lalu dari para kader sebagai stakeholder, untuk membangun oligarki politik berdasarkan dinasti dan nepotisme," tegasnya. Baca Juga: SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Moeldoko dkk: Lawan!

        "Saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya dan berani bersumpah didepan pangadilan bahwa saudara Susilo Bambang Yudhoyono secara de facto maupun de jure bukanlah pendiri Partai Demokrat yang kami gagas dan dirikan 20 tahun yang lalu," lanjut Wisnu.

        Baca Juga: SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Moeldoko dkk: Lawan!

        Baca Juga: Terbongkar! Ini Bukti Nyata Kalau SBY Mau Kuasai Partai Demokrat Seutuhnya

        Baca Juga: SBY Telak Diskakmat Gerombolan Moeldoko: Demokrat Bukan Perusahaan Bisnis!

        Dia juga menjelaskan bahwa dirinya orang pertama yang menggagas berdirinya Partai Demokrat bersama dua orang lainnya, sebelum pada akhirnya jumlah pendiri menjadi 99 orang dan mengubah komposisi susunan pengurus Partai Demokrat yang disesuaikan dengan UU Parpol nomor 31/2002 yaitu minimal harus didirikan oleh 50 orang.

        "Saya adalah orang pertama yang menggagas lahir dan berdirinya Partai Demokrat 20 tahun yang lalu bersama saudara Vence Rumangkang dan Kurdi Mustofa, setelah saudara Susilo Bambang Yudhoyono gagal terpilih sebagai Wapres pada Sidang Istimewa MPR-RI 2001," papar Wisnu yang berada pada urutan nomor 11 pada Akta Pendirian Partai Demokrat.

        Selain itu, Wisnu akan mengajukan tuntutan pidana terhadap SBY yang diduga telah memalsukan dokumen otentik Partai Demokrat serta tuntutan perdata untuk membatalkan SK Menkumham yang telah mengesahkan AD/ART dan terbentuknya kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil Kongres 2020 silam.

        "Karena kami baru kembali dari luar negeri, maka kami juga sedang mengumpulkan bukti-bukti otentik untuk mengajukan tuntutan pidana kepada Bareskrim Polri terhadap saudara Soesilo Bambang Yudhoyono dkk yang telah diduga memalsukan dokumen otentik pada Konggres Partai Demokrat 2020 dan tuntutan perdata melalui  PTUN untuk membatalkan SK Menkumham yang telah mengesahkan AD/ART hasil manipulasi dan terbentuknya DPP Partai Demokrat berdasarkan nepotisme," tutur Wisnu.

        Kemudian dia berharap agar pemerintah berlaku adil terhadap permasalahan Partai Demokrat dan tidak melakukan pembiaran terhadap kemunafikan dan kelicikan orang-orang didalamnya.

        "Saya berharap kepada elit negara ini jangan melakukan pembiaran kemunafikan, kelicikan dan kebohongan mengalahkan keadilan dan kebenaran," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: