Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ternyata Oh Ternyata! Ada Keadaan yang Memaksa Jokowi Buat Lakukan Reshuffle!

        Ternyata Oh Ternyata! Ada Keadaan yang Memaksa Jokowi Buat Lakukan Reshuffle! Kredit Foto: Instagram Jokowi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai situasi Covid-19 yang dihadapi saat ini memaksa Presiden Joko Widodo memikirkan ulang postur kabinetnya saat ini. Menurutnya Presiden memerlukan langkah cepat untuk mencapai target-target ekonomi yang sampai saat ini dirasa belum tercapai. 

        "Sejauh ini kita lihat meskipun penurunan Covid sudah terjadi, tetapi secara ekonomi ekspektasi untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat itu belum diterima, belum didapatkan, terutama kuartal kedua minusnya 5,32 persen. Akhir tahun 2020 ada kontraksi turun meskipun tetap minus 2,19," jelas Burhanuddin dalam diskusi daring, Sabtu (24/4). Baca Juga: AHY dan Demokrat Berharap Ada Keajaiban, Terutama untuk....

        Sementara pada kuartal pertama, Burhanuddin juga belum melihat target pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai. Masih minus antara 1 sampai 0,1 persen. "Artinya tidak tercapai keinginan untuk recovery dari ekonomi di tengah situasi Covid," ujarnya. Baca Juga: Bongkar Pasang Kabinet, Orang Istana: Hanya Jokowi dan Allah yang Tahu

        Oleh karena itu, ia menilai, cara paling cepat yang bisa dilakukan untuk menggenjot lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi adalah dengan menarik investasi dari luar. Upaya menaikkan BKPM menjadi kementerian dipandang sebagai cara Jokowi untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

        "Bagaimanapun kalau situasi seperti ini berlanjut, tentu pertama aprroval rating presiden, yang kedua partai-partai pendukung pemerintah juga akan jaga jarak kalau pemulihan ekonomi tidak segera berjalan sesuai dengan ekspektasi," ucapnya.

        Selain itu, terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara juga akan membutuhkan investasi besar. Oleh karena itu jika hal tersebut tidak dilakukan secara serius maka pemindahan ibu kota negara dinilai sulit akan tercapai.

        "Saya sendiri termasuk orang yang tidak terlalu yakin apakah perubahan status terutama kenaikan kelas Kementerian Investasi bisa menghasilkan quick wins karena global pandemi belum selesai, investasi juga akan diberikan pada negara yang paling cepat untuk recovery dari sisi kesehatan," tuturnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Lestari Ningsih

        Bagikan Artikel: