Persatuan Pro-demokrasi Myanmar Ogah Dialog sampai Para Tapol Diperlakukan...

Pemerintah persatuan pro-demokrasi Myanmar, yang dibentuk kelompok oposisi, mengatakan kepada ASEAN mereka tidak akan melakukan pembicaraan sampai junta membebaskan semua tahanan politik (tapol).

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 negara telah mencoba menemukan jalan bagi Myanmar untuk keluar dari krisis berdarah yang dipicu oleh kudeta 1 Februari dan menyerukan diakhirinya kekerasan dan pembicaraan antara semua pihak.

Baca Juga: Senator Amerika Tantang Presiden Beri Sanksi Myanmar, Beranikah Biden?

Tetapi junta Myanmar telah menolak untuk menerima proposal menyelesaikan krisis yang muncul dari KTT ASEAN akhir pekan lalu yang dihadiri oleh Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing, tetapi tidak ada seorang pun perwakilan dari pihak sipil.

Pemerintah Persatuan Nasional pro-demokrasi (NUG), yang dibentuk bulan ini oleh para penentang militer, mengatakan ASEAN harus terlibat dengannya sebagai wakil rakyat yang sah.

"Sebelum dialog konstruktif dapat dilakukan, bagaimanapun, harus ada pembebasan tanpa syarat dari tahanan politik termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi," kata Perdana Menteri NUG, Menteri Mahn Winn Khaing Thann, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (28/4/2021).

Win Myint dan Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta pecah, yang diluncurkan militer ketika pemerintah Suu Kyi sedang mempersiapkan masa jabatan kedua setelah menyapu bersih pemilu pada November lalu.

Militer mengatakan mereka harus merebut kekuasaan karena keluhan kecurangan dalam pemilu tidak ditangani oleh komisi pemilu yang menganggap pemilu telah berlangsung adil.

Protes pro-demokrasi telah terjadi di kota-kota besar dan kecil di seluruh Myanmar sejak kudeta. Militer pun menindak aksi protes dengan kekuatan mematikan terhadap para pengunjuk rasa, menewaskan lebih dari 750 orang, kata sebuah kelompok aktivis.

Reuters tidak dapat mengkonfirmasi korban karena junta telah mengekang kebebasan media dan jurnalis termasuk di antara banyak orang yang telah ditahan.

Khawatir dengan gejolak di salah satu anggotanya, ASEAN mengadakan pertemuan pada hari Sabtu di Jakarta akhir pekan lalu dengan pemimpin junta dalam upaya untuk mendesaknya agar mengakhiri krisis.

ASEAN tidak mengundang perwakilan dari pemerintahan yang digulingkan.

Para pemimpin ASEAN mengatakan setelah pertemuan itu mereka telah mencapai "konsensus lima poin" tentang langkah-langkah untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara pihak-pihak yang bersaing di Myanmar.

Tetapi junta kemudian mengatakan akan memberikan pertimbangan yang hati-hati terhadap saran-saran ASEAN, termasuk menunjuk seorang utusan untuk mengunjungi Myanmar, ketika situasi kembali stabil dan dengan syarat bahwa rekomendasi ASEAN memfasilitasi peta jalan (road map) junta sendiri dan melayani kepentingan negara.

Aktivis sebelumnya mengkritik rencana itu, mengatakan itu membantu melegitimasi junta dan jauh dari tuntutan mereka.

Secara khusus, konsensus itu tidak menyerukan pembebasan Suu Kyi (75) dan tahanan politik lainnya. Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik mengatakan lebih dari 3.400 orang telah ditahan karena menentang kudeta.

NUG sebagian besar terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan bersama dengan politisi yang mewakili etnis minoritas dan pemimpin protes pro-demokrasi.

Kudeta juga memperburuk konflik lama antara militer dan pemberontak etnis minoritas yang telah berjuang selama bertahun-tahun untuk otonomi yang lebih besar di daerah perbatasan.

Pertempuran telah berkobar antara tentara dan pemberontak Karen di timur dekat perbatasan Thailand, dan antara tentara dan pemberontak Kachin di utara, dekat perbatasan dengan China.

Bentrokan juga terjadi di Negara Bagian Chin, yang berada di perbatasan dengan India, antara aktivis anti-kudeta dan pasukan keamanan.