Begini Cara Jabar Genjot Pembangunan Desa Perbatasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengklaim sudah memberi perhatian lebih bagi desa-desa yang berbatasan langsung dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Banten. Keberpihakan ini dilakukan dengan memberi bantuan keuangan, optimalisasi BUMDes, hingga membangun tugu desa untuk mempertegas batas administrasi wilayah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan, pihaknya menilai strategis posisi desa perbatasan. Selain merupakan pintu masuk menuju Jawa Barat, daerah-daerah itupun merupakan representasi Jawa Barat sehingga harus ditata dengan baik.

Baca Juga: Duta Baca Jawa Barat Jadi Percontohan Nasional

Penataan salah satunya dilakukan dengan membangun tugu desa di setiap desa perbatasan. Terdapat 101 desa di Jawa Barat yang berbatasan langsung baik dengan Jawa Tengah dan Banten. Ia huga memastikan pihaknya akan membangun tugu desa di seluruh daerah perbatasan tersebut. 

Baca Juga: Ketua MPR Terima Pengurus KADIN Jawa Barat, Ajak Bangkitkan Perekonomian Rakyat

"Yang terbaru yang kemarin diresmikan, di Desa Singabraja dan Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Sebelumnya pada 2020 sudah dibangun tujuh tugu desa," ujarnya di Bandung, Jumat (30/4/2021).

Tugu desa berfungsi untuk  menunjukkan batas administrasi wilayah, juga untuk memperkuat kewibawaan dan identitas Jawa Barat.

Bambang menyebutkan, setiap tugu yang dibangun memperlihatkan simbol Kujang yang merupakan senjata khas masyarakat Jawa Barat.

Selain itu, di tugu itu pun terdapat tiga pilar yang juga merupakan simbol bahwa pembangunan desa di Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dilakukan melalui tiga program strategi yakni one village one product, desa digital, dan gerakan membangun desa. Lebih 

Sedangkan dukungan lainnya diberikan Pemprov Jawa Barat bagi desa perbatasan.

Salah satunya dengan membantu optimalisasi BUMDes di 101 desa perbatasan. Tak hanya itu, berbagai pembangunan seperti perbaikan situ dan irigasi di desa perbatasan terus dikerjakan.

"Ada juga bantuan keuangan khusus dari provinsi, pembangunan rutilahu, dan bantuan listrik gratis," ujarnya.

Bambang menambahkan, pihaknya pun memastikan adanya keberpihakan bagi desa-desa yang tidak berbatasan langsung dengan provinsi lain, seperti insentif untuk setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan menyediakan media luar ruang (papan reklame). di setiap desa.

"Nantinya billboard ini multifungsi, bisa untuk menginformasikan program-program provinsi, pemerintahan desa, atau untuk promosi produk-produk desa," katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengupayakan agar pemerintah desa meningkatkan tata kelola keuangan, salah satunya dengan menggunakan nontunai dalam setiap transaksi. Bambang pun meminta aparatur desa agar senantiasa mengikuti setiap aturan demi tertibnya laporan administrasi dan pertanggungjawaban lainnya. 

"Nontunai akan lebih cepat, lebih tepat, akurat, dan akuntabel. Kita sudah bekerjasama dengan bank bjb untuk menyiapkan aplikasinya," ujarnya. 

"Laksanakan sesuai dengan apa yang diarahkan dalam juklak dan juknis. Jadi bankeu segera laksanakan, dipertanggungjawabkan sesuai juklak juknis," pungkasnya.