Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Menengok Pasukan Pertahanan Ala Pemerintah Persatuan Myanmar untuk Lawan Junta

        Menengok Pasukan Pertahanan Ala Pemerintah Persatuan Myanmar untuk Lawan Junta Kredit Foto: Getty Images
        Warta Ekonomi, Yangon -

        Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), yang dibentuk oleh penentang kekuasaan militer pada Rabu (5/5/2021) mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk "kekuatan pertahanan rakyat" untuk melindungi para pendukungnya dari serangan dan kekerasan yang dipicu oleh junta militer.

        Sejak militer merebut kekuasaan dan menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, Myanmar telah menyaksikan protes harian dan gelombang kekerasan dengan pasukan keamanan yang menewaskan ratusan warga sipil.

        Baca Juga: Dunia Desak DK PBB Rilis Embargo Senjata Global untuk Junta Myanmar

        NUG mengatakan pasukan baru itu merupakan pendahulu dari Tentara Persatuan Federal dan memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung puluhan tahun dan menangani "serangan dan kekerasan militer" oleh Dewan Administrasi Negara (SAC) yang berkuasa, terhadap rakyatnya.

        Pemerintah persatuan, yang didirikan bulan lalu oleh serangkaian kelompok yang menentang junta, di antaranya milisi etnis minoritas, telah berjanji untuk mengakhiri kekerasan, memulihkan demokrasi dan membangun "persatuan demokratis federal".

        Di antara pendukung NUG adalah Persatuan Nasional Karen (KNU), pasukan pemberontak tertua di Myanmar. Pada Rabu, Brigade 5 KNU mengatakan bahwa pasukannya telah membunuh 194 tentara pemerintah sejak konflik berlanjut pada akhir Maret.

        Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar.

        Militer memerintah Myanmar dari 1962 hingga 2011, sebelum meluncurkan transisi tentatif menuju demokrasi dan reformasi ekonomi besar-besaran. Namun, kudeta pada Februari menghentikan transisi tersebut, membuat marah banyak orang yang tidak mau bertahan dengan fase pemerintahan militer lainnya.

        Kelompok pemantau hak Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan pasukan keamanan telah membunuh 769 orang sejak kudeta. Junta membantahnya tetapi telah mengakui sekitar sepertiga dari jumlah kematian itu.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Bagikan Artikel: