Belain Novel dan Teman-temannya, Semoga Pak Jokowi Nggak Dibilang Kadrun Sama...

Dosen Fakultas Hukum Universitas Monash Australia yang juga Cendikiawan Nahdatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir, ikut mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal pembebastugasan 75 pegawai KPK.

Karena itu, ia pun berharap Presiden Jokowi tidak menjadi bulan-bulannya para buzzer karena menolak kebijakan pimpinan KPK yang menonaktifkan 75 pegawai termasuk Penyidik senior Novel Baswedan, lantaran tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Baca Juga: Novel Cs Dibelain Jokowi, Presiden Emang Terlalu Baik: Yang Biasa Maki-Maki 'Diem-Diem Bae"

“Dan para buzzer pun mendadak terdiam. Menunggu arahan lebih lanjut hehehhehe. Akal sehat sudah bicara Jempolan. Semoga Pak @jokowi gak dibilang kadrun sama para buzzer yah. Komen pak Jokowi lebih dahsyat dari gol sundulan Allison kiper Liverpool tadi pagi,” cuitnya, dalam akun Twitternya, @na_dirs, seperti dilihat. Senin (17/5/2021). Baca Juga: Jokowi Turun Tangan, Pimpinan KPK Langsung Melunak, Mas Novel Cs Nggak Jadi Dibungkus?

Selain itu, dirinya juga mengatakan jika tugas Presiden Jokowi sudah tepat untuk meluruskan hal-hal yang keliru di dalam KPK.

"Memang harus manut. Pak @jokowi bertindak selaku Kepala Negara, bukan sekadar Kepala Pemerintahan. Kepala Negara meluruskan admn yg keliru di KPK. Ini dibenarkan. Yg gak boleh itu intervensi kasus korupsi.  Masak mau manut sama Kakak Pembina. Manut sama Kepala Negara dong ????????," cuitnya lagi sembari mengomentari berita berjudul, Manut Jokowi, KPK Bahas 75 Pegawai dengan Kemenpan-RB dan BKN.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi meminta hal itu tidak untuk pemberhentian para pegawai KPK.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ucap Jokowi.

Baca Juga: Isu Pemecatan Novel Baswedan Dkk. dari KPK, Pak Jokowi Jangan Diam Saja!

Baca Juga: Jokowi Buka Suara Soal Novel Baswedan Cs Tak Lolos TWK KPK, Katanya...

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” imbuhnya.

Jokowi mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu agar proses alih status ini tidak merugikan pegawai KPK. Dia meminta pimpinan KPK dan pihak terkait merancang skenario bagi 75 pegawai KPK ini.

“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya Pimpinan KPK, Menteri PAN RB, dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” pungkasnya.

Adapun, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap, mendukung penuh sikap Presiden Jokowi terkait 75 pegawai KPK yang tidak lulus TKW.

Menurut dia, sikap tegas Jokowi merupakan sikap presiden yang tetap menjaga semangat pemberantasan korupsi.

"Alhamdulillah terima kasih, Pak Presiden Jokowi menjaga semangat pemberantasan korupsi dan tidak membiarkan KPK diperlemah," ucap Yudi yang termasuk pegawai yang tidak lolos TKW.

Ia pun mengaku mendukung segala bentuk perintah Presiden Jokowi dalam peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

"Kami mendukung penuh perintah Bapak terkait alih status pegawai KPK," tutupnya.