Ternyata Relasi Ganjar Pranowo dengan PDIP Sudah Tak Mulus Sejak...

Pengamat politik pada Universitas Diponegoro Semarang, Dr Teguh Yuwono, menilai hubungan atau relasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan PDIP memang tak mulus sudah sejak lama.

Teguh mengemukakan itu menyusul polemik masalah Ganjar tak diundang oleh PDIP dalam perayaan hari ulang tahuun ke-48 PDIP yang dihadiri Puan Maharani di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu pekan lalu.

Baca Juga: Bukan Ganjar Apalagi Mas Anies, Ternyata Oh Ternyata, Capres 2024 Terbaik Adalah...

Teguh mendasarkan analisisnya dari pernyataan Ketua PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto yang menuding Ganjar terlalu berambisi untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024, seiring aktivitasnya di media sosial yang dianggap berseberangan dengan kebijakan ketua umum Megawati.

Bahkan, katanya, hubungan panas Ganjar dengan partai pengusungnya di daerah, secara historis bukanlah hal yang baru.

"Hubungan antara Gubernur Jawa Tengah dengan DPD PDIP provinsi maupun yang di kota dan kabupaten ini tidak mulus ya. Pak Ganjar punya desain dan mimpi sendiri, sementara DPD dan partai di kota dan kabupaten juga punya mimpi sendiri bagaimana mengelola pemerintahan dan negara," kata Teguh Yuwono saat dihubungi VIVA, Senin, 24 Mei 2021.

Ia menilai, hubungan Ganjar dengan partai pengusungnya tidak semulus hubungan Ganjar dengan masyarakat yang lebih cair. Ganjar, menurutnya, tampak cair dan egaliter dengan publik pengguna media sosial alias warganet.

"Justru relasi yang tidak cukup mulus itu kan dengan DPD PDIP Jawa Tengah dan yang di kota dan kabupaten. Nah, yang kota dan kabupaten ini kan tergantung sama partainya, terutama yang dikomandani sama Bambang Pacul (Bambang Wuryanto) itu," ujarnya.

Tidak mulusnya relasi ini, dia berpendapat, tidak terjadi baru-baru ini, melainkan sejak lama, sedikitnya semenjak momen pilkada tahun 2018--pencalonan untuk periode kedua.

Gejala itu, menurutnya, efek dari sistem politik yang tidak meniscayakan ketua partai pemenang pemilu menjadi pemimpin pemerintahan sehingga rentan memicu konflik.

"Misal, di Eropa itu kan ketua partai politik otomatis jadi perdana menteri. Kalau di kita kan enggak. Semua kader parpol yang punya potensi kan bisa saja melakukan berbagai upaya untuk mendapat dukungan masyarakat," ujarnya.

Menurut Teguh Yuwono, sangat mungkin relasi Ganjar dengan partai pengusungnya di daerah, berbeda dengan yang di pusat, dalam hal ini Megawati sebagai ketua umum.

"Jadi ini masalah relasi yang tidak mulus saja antara Gubernur dengan partai pengusungnya di daerah. Kalau di tingkat pusat saya kira hanya Bu Mega yang memahami dan mengerti sepak terjang Ganjar. Dan mestinya dengan kinerja Ganjar yang bagus, kan malah menguntungkan PDIP," katanya.

Ia tidak memungkiri ada faktor lain yang bisa ikut memengaruhi, karena ada unsur Puan yang berpotensi menjadi calon presiden atau wakil presiden.

"Tapi, menurut saya, ini lebih ke masalah sopan santun, tata krama politik. Atau jangan-jangan PDIP lewat Mbak Puan itu ingin menguji apakah orang-orang di luar keluarga Megawati itu cukup bagus untuk menjadi kandidat. Apakah dukungan masyarakat itu berbasis trah Soekarno atau tidak," katanya.