Ihwal Presiden 3 Periode, Cibiran AHY Pedas Nampol!

Membahas soal usulan masa jabatan presiden 3 periode memang bikin jengkel. Ini juga reaksi dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditanya isu tersebut. Ketum Demokrat yang biasanya dikenal kalem ini, langsung emosional. Bicara AHY cukup keras menolak usulan tersebut.

Seperti Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, AHY juga tidak happy dengan mencuatnya usulan tersebut.

Kenapa? Putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini menceritakan kekecewaannya dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. “Kita punya cerita tidak enak,” kata AHY.

Baca Juga: Wacana Duet Cak Imin dengan AHY, Mohon Maaf Suara Demokrat & PKB Masih Belum Cukup Bro!

Menurutnya, ada banyak kejanggalan dalam perjalanan pembahasan UU Omnibus Law. Mulai dari anggota yang tiba-tiba dibawa keluar kota dan tidak tahu kemana. Hingga pengesahan yang terkesan dipaksakan saat malam hari.

“Tiba-tiba diharuskan dalam 24 jam putus, diketok. Produk tidak ada, tiba-tiba disahkan. Lalu, kita mau bicara mengangkat suara tidak boleh, mic dimatikan,” kenangnya, dari rilis yang Rakyat Merdeka, kemarin.

Padahal, di luar DPR, kata dia, gelombang protes terhadap pengesahan UU Omnibus Law ini sangat besar. Rakyat yang harusnya tetap di rumah di saat pandemi Corona yang sedang menggila, terpaksa harus ke jalan, menyampaikan protes. “Tapi sama sekali tidak dipedulikan, karena, ya sudah harus terjadi,” tuturnya. “Aneh bin ajaib,” kesal AHY.

Persoalan ternyata tak sampai pada ketuk palu yang dilakukan pimpinan DPR. Saat sudah disahkan, rakyat kembali dibikin bingung dengan naskah asli dari UU Omnibus Law. Sebab, pada waktu itu, beredar UU Omnibus Law dalam berbagai versi. Mulai dari 800 sekian halaman, 900 halaman, 1.000 sekian halaman, dan lainnya.

Berkaca pengalaman semacam ini, AHY menilai Undang-Undang gampang sekali dikutak-katik, diakalin, hingga akhirnya kemudian seolah-olah tidak dibahas lagi. “Tiba-tiba jeger muncul dan hitungan jam,” cetusnya.

Ia khawatir, pengalaman pengesahan UU Omnibus Law yang memancing banyak kemarahan publik itu terulang dalam pembahasan produk legislasi lainnya. Bisa saja itu aturan soal wacana presiden tiga periode.

“Saya tidak tahu apakah kemudian tiba-tiba wacana tiga periode ini tiba-tiba juga diam-diam diselipkan, tiba-tiba langsung diketuk saja,” tutur AHY.

Padahal, lanjut dia, mengusulkan agar masa jabatan presiden diperpanjang hingga 3 periode jelas-jelas ahistoris. Bertentangan dengan sejarah reformasi yang menumbangkan rezim Soeharto yang pernah berkuasa 32 tahun.

“Salah satu yang paling fundamental dari reformasi adalah pembatasan masa jabatan presiden,” jelas eks Calon Gubernur DKI di Pilkada 2017 lalu itu.

Ia khawatir, jika arus presiden 3 periode ini tak dibendung, bisa-bisa berlanjut minta 4 periode, hingga seumur hidup. “Kalau seperti itu, rasa-rasanya darah, keringat, air mata para reformis, para pejuang reformasi itu seperti tidak ada harganya,” sesalnya.

Jangan sampai, terang AHY, ada pihak-pihak yang ingin mengaburkan sejarah demi kekuasaan. “Jangan gitu-gitu bangetlah kalau ingin berkuasa, ya,” cibir AHY, pedas.

Memperkuat pernyataan Ketumnya, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyentil Menko Polhukam Mahfud MD. Ia meminta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mencegah jabatan presiden 3 periode itu terjadi.

“Tokoh bertemu tokoh, ketum partai saling silaturahmi, rakyat sudah satu suara, menolak 3 periode Jokowi yang digagas PDIP. Mudah2an 3 periode ini Pak Prof @mohmahfudmd bisa ikut mencegah dan jangan salahkan masa lalu,” cuitnya di akun @Andiarief__.

Seperti diketahui, wacana masa jabatan presiden 3 periode itu kerap rame digulirkan di dunia maya maupun dunia nyata. Padahal, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menolak untuk memperpanjang masa jabatannya. Tetap saja, ada pihak-pihak yang terus-terusan menggoreng itu.

Terbaru, yakni politisi senior PDIP, Effendi Simbolon. Dia kembali menggulirkan wacana presiden 3 periode. Menurutnya, peluang untuk mewujudkan itu masih terbuka. Kata dia, jika fraksi di DPR dan pemerintah setuju, maka usulan itu bisa menjadi kenyataan. “Tinggal diamandemen konstitusi kita,” ujarnya.

Baca Juga: Gonjang-ganjing Presiden 3 Periode, Politisi PDIP: Realistis!

Namun, dalam survei yang digelar Parameter Politik Indonesia, diketahui mayoritas masyarakat menolak masa jabatan presiden 3 periode. Dalam survei tersebut, masyarakat yang menolak mencapai 52,7 persen. Hanya 27,8 persen responden yang setuju dengan usulan itu. Sisanya, 19,5 persen tidak menjawab. “Baik dikaitkan dengan figur Jokowi atau tidak,” kata Direktur Eksekutif Adi Prayitno, Sabtu (5/6).

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengaku pesimis wacana presiden 3 periode bakal terwujud. Baik itu dilakukan secara terbuka maupun diselipkan dengan melakukan amandemen secara diam-diam.

“Bahasa sederhananya, pintu sudah tertutup dan terkunci. Agak berat juga untuk mendorong 3 periode ini,” kata Pangi, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.