Bukan Cuma Amerika-Israel, Orang-orang HAM Juga Teriak atas Naiknya Presiden Garis Keras Iran

Kelompok hak asasi manusia (HAM) Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW) mengatakan, terpilihnya Ebrahim Raisi sebagai presiden baru Iran merupakan pukulan bagi HAM. Mereka menyerukan agar Raisi diselidiki atas perannya dalam eksekusi di luar hukum terhadap ribuan tahanan politik pada 1988.

“Bahwa Ebrahim Raisi telah naik ke kursi kepresidenan alih-alih diselidiki atas kejahatan terhadap kemanusiaan pembunuhan, penghilangan paksa, dan penyiksaan, adalah pengingat suram bahwa impunitas berkuasa di Iran,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard pada baru-baru ini.

Baca Juga: Duduknya Orang Ini di Kursi Presiden Iran Bikin Amerika dan Israel Panas-Dingin, Ini Alasannya!

Dia menilai, keterlibat Raisi dalam kasus-kasus tersebut tak dapat dibiarkan. “Kami terus menyerukan agar Ebrahim Raisi diselidiki atas keterlibatannya dalam kejahatan masa lalu dan yang sedang berlangsung di bawah hukum internasional. Termasuk, oleh negara-negara yang menjalankan yurisdiksi universal,” ujarnya.

HRW turut menyerukan hal serupa. "Pihak berwenang Iran membuka jalan bagi Ebrahim Raisi untuk menjadi presiden melalui penindasan dan pemilihan yang tidak adil," kata Wakil Direktur HRW untuk Timur Tengah, Michael Page dalam sebuah pernyataan.

“Sebagai kepala peradilan represif Iran, Raisi mengawasi beberapa kejahatan paling keji dalam sejarah Iran baru-baru ini, yang pantas diselidiki dan dipertanggungjawabkan daripada pemilihan ke jabatan tinggi,” kata Page menambahkan.

Ebrahim Raisi memenangkan pemilihan presiden Iran pada Sabtu (19/6/2021). Dia menghimpun 62 persen suara. Dari 28,6 juta surat suara terhitung, sebanyak 17,8 juta di antaranya memilih Raisi. Pesaingnya, Mohsen Rezai meraih 3,3 juta suara. Ucapan selamat pun mengalir untuk Raisi.

Meski dikalahkan, Rezai tetap mengucapkan selamat kepada Raisi. Dia berharap Raisi dapat membangun pemerintahan yang kuat dan populer guna menyelesaikan berbagai masalah Iran.

Kandidat capres lainnya, yakni Amirhossein Ghazizadeh juga telah menyampaikan hal serupa. Satu-satunya tokoh reformis yang turut berpartisipasi dalam pilpres Iran, yakni Abdolnasser Hemmati, juga turut mengucapkan selamat kepada Raisi.

Presiden Iran ke-7 Hassan Rouhani juga menyampaikan selamat kepada rakyat Iran.

“Saya mengucapkan selamat kepada rakyat atas pilihan mereka. Ucapan selamat resmi saya akan menyusul, tapi kita tahu siapa yang mendapat cukup suara dalam pemilihan ini dan siapa yang dipilih oleh rakyat,” kata Rouhani.

Rouhani diketahui tak diperkenankan berpartisipasi lagi dalam pilpres Iran. Sebab, dia sudah menjabat sebagai presiden selama tiga periode. Beberapa tugas penting kini telah menunggu Raisi jika nanti dilantik. Hal itu terutama berkaitan dengan penanganan ekonomi yang kian memburuk akibat sanksi Amerika Serikat dan pandemi.

Raisi juga harus mengerahkan upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). JCPOA retak setelah mantan presiden AS Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan tersebut.

Kontroversi Raisi

Ebrahim Raisi lahir di timur laut kota Masyhad. Dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang religius. Menurut situs kampanyenya, seperti dikutip laman Al Arabiya, Raisi menerima gelar doktor di bidang hukum dan yurisprudensi dari Universitas Mottahari di Teheran. 

Raisi telah menjadi tokoh kunci dalam peradilan Iran sejak awal 1980-an. Pada 1981, ketika dia berumur 20 tahun, Raisi diangkat menjadi jaksa kota Karaj, dekat Teheran. Dua tahun kemudian, dia naik pangkat menjadi jaksa Hamedan, sebuah kota yang jaraknya 180 mil dari Karaj. 

Dia menjabat sebagai jaksa di dua kota itu secara bersamaan selama beberapa bulan. Raisi akhirnya dipromosikan menjadi jaksa provinsi Hamedan. Pada 1985, Raisi pindah ke Teheran. Di sana, ia menjabat sebagai wakil jaksa. 

Jabatan senior lainnya yang pernah dipegang Raisi termasuk wakil ketua pengadilan dari 2004 hingga 2014. Pada 2014-2016, dia menjadi jaksa agung.

Nama Raisi lekat dengan eksekusi massal tahanan politik Iran pada 1988. Namanya muncul karena kala itu dia anggota terkemuka dari apa yang disebut "komite kematian". Komite bentukan Ruhollah, pemimpin tertinggi Iran pada era tersebut, berisi sekelompok pejabat peradilan dan intelijen Iran. Adapun Khomeini bertugas mengawasi eksekusi massal ribuan tapol saat itu. 

Sebagian besar korban adalah aktivis sayap kiri dan anggota kelompok pemberontak Mojahedin-e-Khalq (MEK). Kelompok HAM memperkirakan 5.000 orang dieksekusi kala itu. Sementara MEK mengklaim, jumlah korban mencapai 30 ribu jiwa.

Iran tidak sepenuhnya mengakui eksekusi ini. Raisi tak pernah secara terbuka membahas tuduhan terhadapnya. Pada 2019, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Raisi atas pelanggaran HAM, termasuk keterlibatannya dalam eksekusi tapol pada dekade 80-an.

Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW) menyerukan agar Raisi diselidiki atas perannya dalam eksekusi di luar hukum terhadap ribuan tahanan politik pada 1988.

"Pihak berwenang Iran membuka jalan bagi Ebrahim Raisi untuk menjadi presiden melalui penindasan dan pemilihan yang tidak adil," kata Wakil Direktur HRW untuk Timur Tengah Michael Page dalam sebuah pernyataan.

Menurutnya, sebagai kepala peradilan represif Iran, Raisi mengawasi beberapa kejahatan paling keji dalam sejarah Iran baru-baru ini, yang pantas diselidiki dan dipertanggungjawabkan daripada pemilihan ke jabatan tinggi.