'Nasib' Jembatan Selat Sunda Ditangan Jokowi-JK

WE Online, Serang - Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang masuk program 'Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia' (MP3EI) yang bertujuan meningkatkan perekonomian wilayah Jawa dan Sumatera masih belum jelas dan "nasibnya" berada di tangan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kemungkinan pembangunan JSS akan diputuskan pada pemerintahan baru yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana di Merak, Provinsi Banten.

Pembangunan JSS itu yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun sampai saat ini belum direalisasikan.

Bahkan, kata dia, sampai sekarang pemerintahan SBY belum mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan jembatan yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Lampung tersebut.

Armida juga menyatakan, belum mengatahui kelanjutan dari pembangunan JSS tersebut, apakah akan diteruskan sesuai rencana atau tidak.

Namun, ia berharap pemerintahan Jokowi-JK dapat melanjutkan pembangunan yang telah dirancang pemerintahan SBY-Boediono tersebut karena dampaknya sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera.

"Kami berharap pembangunan JSS itu bisa dilanjutkan oleh pemerintahan baru guna menunjang perekonomian Pulau Sumatera-Pulau Jawa," katanya.

Fasilitas transportasi yang juga diharapkan bisa menjadi solusi kelancaran penyebaran dari Banten ke Lampung yang selama ini sering terjadi terhambat itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Mantan Menteri Koordintor Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan untuk menyusun FS-nya saja membutuhkan anggaran hingga Rp1,2 triliun, sedangkan untuk pembangunan jembatan dibutuhkan anggaran sekitar Rp200 triliun.

"Anggaran yang dibutuhkan sangat besar, dan kenapa tetap akan dilaksanakan karena dalam proyek itu bukan hanya membangun jembatan dan lebih dari itu, yakni membantu satu kawasan ekonomi yang strategis," ujarnya.

Pembangunan JSS, kata dia, setidaknya akan mendorong berkembangkan delapan-sembilan kawasan ekonomi di Banten dan Sumatera, diantaranya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Tetap Dilaksanakan Meski pemerintah pusat, melalui Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana menyatakan pembangunan JSS belum jelas, namun pemerintah Provinsi Banten sangat berharap proyek "kelas kakap" itu bisa dilaksanakan.

"Kami berharap pemerintah Jokowi-JK bisa tetap melanjutkan pembangunan JSS," kata Plt Gubernur Banten Rano Karno.

Pemerintah Provinsi Banten melalui tim yang sebelumnya sudah dibentuk oleh pemerintah pusat, tetap menindaklanjuti rencana pembangunan JSS tersebut.

"Kami siap menghadap presiden baru Jokowi-JK untuk pembangunan JSS itu," katanya.

Pemerintah pusat sebelumnya telah membentuk tim tujuh terkait penyusunan FS JSS yang anggarannya mencapai Rp1,2 triliun.

Karena anggaran untuk FS itu cukup besar, tim tujuh telah mengeluarkan rekomendasi dengan bebarapa opsi, yakni dilaksanakan oleh konsorsium perusahaan, pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN).

Untuk mewujudkan keinginan agar pembangunan JSS dilanjutkan, Rano menyatakan siap menghadap Presiden Jokowi setelah dilantik guna membicarakan lebih lanjut.

"Saya siap menghadap Presiden," katanya.

Saat ditanya apakah pembangunan JSS tersebut bisa bertentangan dengan konsep tol laut yang disampaikan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK, Rano menyatakan itu tergantung dari kebijakan pemerintah pusat melalui presiden baru nanti.

"Tapi yang menarik kan, kemarin Menko Perekonomian Chaerul Tanjung memasukkan program itu ke pemerintah sekarang. Kita tunggu aja nanti," katanya.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Dedy S Priatna mengatakan, sebanyak 25 proyek strategis yang belum berjalan pada pemerintah saat ini, akan diserahkan kepada pemerintahan baru di bawah Joko Widodo.

Dari 25 proyek tersebut, salah satu di antaranya adalah pembangunan JSS yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.

Menurut Dedy, dari total 40 proyek, sebanyak 15 proyek akan dilaksanakan pemerintahan sekarang. Sisanya akan direkomendasikan ke pemerintahan baru, salah satunya jembatan selat sunda.

Dukungan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi menyatakan mendukung keinginan Rano Karno agar pembangunan JSS dilanjutkan karena diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten, termasuk Pandeglang.

"Pasti, setelah JSS dibangun seluruh wilayah di Banten akan berkembang, termasuk Pandeglang," katanya.

Apalagi, lanjut dia, pembangunan JSS itu ada kaitannya dengan pembentukan KEK pariwisata Kabupaten Pandeglang, karena itu Pemkab Pandeglang juga mengharapkan pemerintahan Jokowi bisa melanjutkannya.

Erwan menyatakan optimistis pemerintahan baru akan melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan oleh SBY, termasuk JSS dan KEK.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Indonesia (Gapensi) Kabupateen Lebak Enjat Sudrajat mendukung keinginan Pemprov Banten dan berharap agar Jokowi merealisaskan JSS.

Enjat menjelaskan pembangunan JSS sangat strategis menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Banten.

Selain itu, pengusaha Banten bisa dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa pembangunan proyek tersebut. Pemerintah berjanji pembangunan JSS akan dimulai 2014, tetapi hingga kini belum ada kejelasan soal proyek mega itu.

Menurut dia, dampak pembangunan JSS secara langsung dirasakan masyarakat Kabupaten Lebak, selain banyak investor juga pusat perekonomian tumbuh.

Begitu pula, Juli, pengusaha Kabupaten Lebak menegaskan pembangunan JSS harus segera direalisasikan karena pertumbuhan kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera terus meningkat.

Bahkan, Pelabuhan Merak kerapkali dipadati kendaraan truk hingga mengular beberapa kilometer.

"Jika terjadi penumpukan kendaraan hingga sampai jalan tol akan berdampak terhadap perekonomian di Banten juga Lampung," katanya.

Ia menyebutkan selama ini kondisi Pelabuhan Merak sudah tidak layak lagi karena sering terjadi antrean kendaraan juga penumpukan penumpang.

Oleh sebab itu, peemrintahan Jokowi dapat memperhatikan pembangunan JSS yang sudah masuk proyek nasional diperhatikan, dan berharap pada 2015 bisa dilaksanakan. (Ant/Sambas)