Wapres Akui Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Masih Rendah

Masih rendahnya literasi akan ekonomi dan keuangan syariah masyarakat menjadi tantangan pelaku industri ke depan. Pasalnya, potensi baik dari sisi suplai maupun permintaan ekonomi syariah sangat besar.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan, berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) 2020, literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat Indonesia masih rendah, yaitu sebesar 16,2%.

Baca Juga: Akselerasi Keuangan Syariah, OJK: Milenial Layak Diandalkan

"Masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan Syariah," ucapnya pada akhir pekan lalu.

Khusus untuk keuangan syariah, kata Ma'ruf, pemahaman masyarakat terhadap sektor itu lebih rendah lagi. Mengutip data survei Otoritas Jasa Keuangan (2019), Wapres mengatakan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru sebesar 8,93% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 9,1%.

Ia pun mendorong media massa untuk turut berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, antara lain dengan memperbanyak pemberitaan di bidang itu.

Selaku Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dibentuk Februari 2020 lalu, Wapres mengatakan dari sisi suplai, Indonesia mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

Sementara itu, dari sisi kebutuhan, Indonesia adalah pasar potensial terhadap ekonomi syariah, baik di sektor keuangan, produk, dan makanan halal, fesyen muslim, dana sosial Islam maupun usaha atau bisnis syariah.

"Namun, harus diakui bahwa kita masih tertinggal dalam hal ini. Tidak hanya dari negara-negara muslim, tapi juga dari negara nonmuslim, seperti Thailand dan Brasil dalam ekspor produk halal, serta Inggris yang lebih maju dalam pengembangan keuangan syariah," jelasnya.