Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Angkatan Laut Gabungan Tolak Bantu India dalam Perang Himalaya dengan China, Mengapa?

        Angkatan Laut Gabungan Tolak Bantu India dalam Perang Himalaya dengan China, Mengapa? Kredit Foto: Reuters/Adnan Abidi
        Warta Ekonomi, New Delhi -

        Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dan India bersama Angkatan Udara India pada 23 Juni lalu mengadakan latihan bersama di Samudera Hindia untuk "menajamkan interoparabilitas." Pada hari yang sama, Panglima AD India Jenderal MM Naravane membahas “kerja sama pertahanan bilateral” dalam percakapan telepon dengan kepala Jenderal AD Bela Diri Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide.

        India telah menyatakan bahwa mereka menganggap Dialog Keamanan Segiempat (The Quadrilateral Security Dialogue/Quad) tidak ditujukan terhadap siapa pun. Pertama “menyangkal itu adalah NATO Asia”, menekankan pada masalah yang lebih luas dari kolaborasi vaksin, hingga rantai pasokan yang tangguh, dan membingkai bahasanya agar tidak membuat China kesal.

        Baca Juga: China Tingkatkan Aktivitas di Sepanjang Perbatasan, Angkatan Darat India Bersiaga

        Tetapi adopsi tujuan yang lebih luas yang terlambat seperti perubahan iklim dan vaksin dalam KTT Quad Leaders 12 Maret, untuk membuatnya lebih dapat diterima oleh negara lain, menunjukkan bahwa targetnya adalah Beijing.

        Tidak Ada Tumpang Tindih

        Hanya India dan Jepang yang memiliki sengketa wilayah yang sah dan secara geografis dekat dengan China. Sedangkan oposisi AS dan Australia berasal dari kontes Great Power, sistem sosial politik China dan kebijakan 'represif', 'genosida' dan 'militeristik' di Xinjiang, Hong Kong, Laut Cina Selatan dan Taiwan.

        Satu-satunya perselisihan nyata yang dimiliki Australia dengan China adalah perang dagang di mana tarif yang terakhir menelan biaya Australia $3 miliar –sebagai tanggapan terhadap Australia yang mendukung penyelidikan global tentang asal-usul COVID-19 pada April 2020.

        Sementara sengketa wilayah India dengan China berada di Himalaya, Jepang memperebutkan Kepulauan Senkaku (atau Diaoyu dalam bahasa China) di Laut China Timur. Dengan demikian, kurangnya daratan atau geografi maritim yang berdekatan dengan China tidak memungkinkan adanya 'front persatuan' —seperti Mesir dan Sudan melawan Ethiopia, atau Mesir, Yunani dan Siprus di Mediterania Timur melawan Turki.

        Selain itu, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada 22 April lalu menolak campur tangan dalam invasi China ke Taiwan sendiri, sambil mengklarifikasi pernyataan bersama 17 April dengan Biden di Parlemen Jepang (Diet).

        India juga tidak akan bergabung dengan anggota Quad untuk secara kolektif menghadapi China di Laut China Selatan, karena China dapat diperkirakan akan membalas dengan reaksi keras di Ladakh. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sudah membatasi pelepasan hanya untuk Pangong Tso, dengan kebuntuan menjadi satu tahun.

        Beijing memulai kebuntuan itu sendiri sebagian karena meningkatnya keterlibatan militer India dengan AS dan secara diam-diam bergabung dengan tuduhan asal COVID-19 mantan Presiden AS Donald Trump pada awal 2020. China menganggapnya sebagai ancaman terhadap kedaulatannya, dan India serta AS mengeksploitasi kerentanannya. Selain itu, pernyataan rekonsiliasi India di awal kebuntuan –meskipun China menjadi provokatornya– mencerminkan keengganan untuk berperang.

        Prospek Militer yang Buruk

        Menyerahkan dataran tinggi Kailash Range yang telah mengejutkan orang China, juga membuat India hanya memiliki sedikit pilihan militer. Ditambah dengan peralatan dan struktur militernya yang sudah usang, India hanya bisa berperang secara defensif. Di Laut China Selatan melawan Angkatan Laut AS yang terbentang tipis, China punya 'home advantage'.

        Rudal jelajah anti-kapal YJ-18 China (jarak 540 km) dan rudal udara-ke-udara PL-15 Beyond Visual Range (300 km) juga melampaui jangkauan Harpoon AS 240-km dan AIM 190D 161-km, sedangkan rudal DF-21D mengancam kapal induk AS. Ini mengikis keunggulan kapasitas (atau muatan) Angkatan Laut AS.

        “Apa yang bisa diluncurkan kapal AS sebagai tanggapan? Pada kisaran yang kita bicarakan, tidak ada apa-apa,” kata mantan perwira Angkatan Laut AS Bryan Clark.

        Laut China Selatan juga mungkin menjadi lebih jauh bagi pasukan AS karena Filipina mempertimbangkan untuk mengakhiri Perjanjian Pasukan Kunjungan (VFA) —ironisnya karena ketidakhadiran AS selama kebuntuan Manila tahun 2012 dengan Beijing atas Beting Scarborough yang disengketakan.

        VFA berencana untuk menempatkan pasukan kecil yang bergerak dengan rudal anti-kapal dan anti-udara di pulau-pulau dan jalur-jalur yang dikuasai Filipina di Scarborough. Latihan perang yang ditugaskan Pentagon oleh Rand Corporation juga telah memperkirakan China membanjiri pasukan AS dan Taiwan dengan ribuan rudal, kapal dan jet, berulang kali berakhir dengan kekalahan AS yang menghancurkan.

        China Tidak Akan Bertarung di Tempat yang Lemah

        Di Wilayah Samudra Hindia (IOR), Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) tahu bahwa mereka menghadapi kerugian 'jauh' dan, oleh karena itu, tidak akan menantang Quad atau India.

        Pensiunan Laksamana Angkatan Laut AS Dennis Blair juga mendiskreditkan teori 'String of Pearls', dengan mengatakan "tidak mungkin bagi angkatan laut mana pun untuk mengepung negara (seperti India) dengan beberapa pelabuhan."

        Selain itu, karena hukum internasional akan mengizinkan India untuk menyerang wilayah yang menghadapi serangan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka atau Pakistan tidak akan menjadi tuan rumah fasilitas militer China yang ditujukan ke India.

        Kebijakan China yang terlepas dari persaingan geopolitik AS yang secara objektif menangani masalah kami dengan Beijing dan menghindari destabilisasi yang diakibatkan oleh aliansi militer Washington, akan mengilhami tanggapan positif dari China. Selain itu, mengandalkan aliansi militer melawan China akan merusak citra nasionalistis dan berotot pemerintah saat ini.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Bagikan Artikel: