Kantor BPK Digeruduk, BEM Nusantara Aduin ICW, Ternyata Oh Ternyata Soal..

Pengurus Pusat Aliansi Badan Eksekutif Nusantara (BEM Nusantara) mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk meminta data tentang dugaan aliran dana hibah dari luar negeri ke LSM Indonesian Corruption Watch (ICW) yang diduga merupakan sebuah bentuk penyelewengan.

Hal tersebut dikatakan Koordinator isu sosial politik BEM Nusantara, Aldy Ibura, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/8/2021). Baca Juga: BPK Temukan Anies Dkk Masih Bayar PNS yang Telah Wafat, Pemprov Berdalih Gini

"Bagi kami dana hibah asing yang mengalir ke ICW di duga kuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini di perkuat dengan temuan audit investigasi yang telah kami susun secara eksplisit terhadap informasi serta publikasi yang ada di website ICW itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menemukan ada proyek penelitian yang dilakukan ICW untuk memenuhi kebutuhan donaturnya. Ia pun khawatir ICW kehilangan independensinya sebagai lembaga yang dikenal publik memiliki integritas dalam mengangkat isu-isu korupsi di Indonesia. Baca Juga: BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp1,1 miliar untuk Pengadaan Alat Rapid Test DKI era Anies

"Temuan-temuan kami dalam investigasi yang telah kami lakukan sejak 24 Juni 2021 dengan menelusuri sejumlah informasi dari berbagai sumber, dapat kami simpulkan bahwa diduga kuat ICW sebagai LSM anti korupsi mengeluarkan hasil penelitiannya sesuai dengan kepentingan donornya,” katanya.

Menurut Aldy, jika temuan dan dugaannya benar, pihaknya sangat menyayangkan sepak terjang dan integritas ICW. “Tentunya ini sangat menciderai nilai luhur ICW yang telah dibangun sejak awal,” tukasnya.

Sementara itu, Koordinator isu internasional BEM Nusantara, Adi Maliano menyampaikan bahwa persoalan ini perlu diluruskan dan dibuka lebar. Karena menurutnya, kasus ini cukup serius untuk membuka apa sebenarnya tujuan dari ICW.

“Jelas persoalan ini harus ditelusuri, ICW harus terbuka dan menjawab dugaan hasil audit investigasi yang kami lakukan,” ujar Adi.

Permohonan data aliran dana yang dilakukan oleh BEM Nusantara menurut Adi bukan langkah untuk memusuhi pemberantasan korupsi di Indonesia. Justru cara ini dilakukan agar tujuan ICW jelas, apakah murni kepentingan rakyat atau justru hanya sekedar meladeni kepentingan donatur saja.

“Kita perlu pertegas bahwa hari ini kita semua mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, tapi nafas kepentingan nasional yang harus kita gaungkan, bukan kepentingan donor asing,” tegasnya.

Pria yang merupakan Presiden BEM Universitas Sulawesi Tenggara ini menegaskan bahwa dugaan-dugaan berdasarkan hasil kajian dan investigasi tersebut akan terus dilanjutkan, setidaknya sampai kasus ini jelas kebenarannya.

“Langkah kami datang ke BPK adalah langkah awal. Kami akan terus menelusuri polemik ini hingga tuntas, melalui jalur-jalur lainnya, bahkan sampai kepada jalur hukum,” tukasnya.