Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bamsoet Ajak Wujudkan Makna Kemerdekaan dari Berbagai Sudut Pandang

        Bamsoet Ajak Wujudkan Makna Kemerdekaan dari Berbagai Sudut Pandang Kredit Foto: MPR
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan makna kemerdekaan saat ini tidak hanya lepas dari belenggu penjajahan saja. Spektrum makna kemerdekaan sangatlah luas. Sebab, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

        Hal itu disampaikan Bamsoet usai menjadi keynote speech Dialog Publik "Refleksi 76 Tahun kemerdekaan Indonesia: Sudahkah Kita Merdeka?" yang diselenggarakan Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, secara virtual dari Jakarta, Sabtu (21/8/2021).

        Baca Juga: Bamsoet Apresiasi Bantuan Pihak Swasta bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 di Jawa Timur

        "Pertanyaan 'sudahkah kita merdeka?' akan menghadirkan beragam jawaban dan konsepsi yang kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam memaknai hakikat kemerdekaan. Antara lain kemerdekaan dari ketergantungan, kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari kebodohan, kemerdekaan untuk mendapatkan akses keadilan, dan masih banyak lagi konsepsi kemerdekaan yang hadir dalam dinamika dan dialektika pemikiran di ruang publik," ujar Bamsoet.

        Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, masih ada sejumlah persoalan yang harus terus dibenahi bangsa Indonesia di usianya yang ke-76. Menurut prespektif kemerdekaan dari ketergantungan, harus diakui masih ada beberapa sektor penting di mana tingkat ketergantungan bangsa Indonesia terhadap produk impor masih cukup tinggi.

        Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada periode Januari-Juni 2021 atau sepanjang semester I 2021, Indonesia telah melakukan impor pangan hingga Rp88,21 triliun. Contoh lain, Menteri Riset dan Teknologi pada bulan Mei 2020 yang lalu menyatakan bahwa angka ketergantungan terhadap produk impor di bidang kesehatan mencapai 90 persen.

        "Sebagaimana kita pahami bersama, sektor pangan dan kesehatan adalah sektor yang sangat vital. Bukan hanya karena menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, melainkan juga karena sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lainnya, apalagi saat ini kita dihadapkan pada masa pandemi," kata Bamsoet.

        Ketua Umum Ikatan Motor Besar Indonesia (IMI) ini memaparkan, memaknai kemerdekaan dari kebodohan harus dilihat dari tujuan dibentuknya pemerintah yang salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Survei yang dirilis Programme for International Student Assesment mengenai kemampuan pelajar Indonesia pada bulan Desember 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 77 negara, masih tertinggal jauh dari Malaysia di urutan ke-56 atau Singapura di urutan ke-2.

        "Kondisi tersebut cukup kontradiktif, mengingat Konstitusi kita telah memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun, hasilnya masih belum memuaskan. Hal ini menyiratkan bahwa persoalan sesungguhnya tidak terletak pada dukungan anggaran, tapi lebih pada peningkatan kualitas pengajar, penyempurnaan sistem pendidikan, serta pembenahan lembaga pendidikan," urai Bamsoet.

        Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indinesia ini memaparkan, dari prespektif kemerdekaan terhadap keadilan, dapat dilihat indeks akses terhadap Keadilan tahun 2019 adalah sebesar 69,6 persen. Ini mengindikasikan bahwa cita-cita Indonesia Merdeka untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, masih menyisakan persoalan.

        "Kondisi ini juga tergambar dari rendahnya jumlah advokat terdaftar di Indonesia yang hingga pertengahan 2019, diperkirakan jumlahnya hanya sekitar 50.000. Atau kurang dari 1 persen dari jumlah penduduk," jelas Bamsoet.

        Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menguraikan, kemerdekaan dari kemiskinan juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Jumlah penduduk miskin Inndonesia per bulan Maret 2021 menurut data BPS adalah sebesar 27,54 juta atau meningkat 1,12 juta dari Maret 2020. Dengan pandemi Covid-19 yang masih membayangi, tentunya angka ini masih mungkin berpotensi naik, di mana angka pengangguran hingga tahun 2021 diprediksi akan mencapai angka 12,7 juta.

        "Dari berbagai prespektif tentang kemerdekaan tadi, akan mengantarkan kita pada sebuah kesadaran bahwa pemaknaan kemerdekaan akan terus berkembang seiring dinamika dan perkembangan zaman. Banyak yang telah kita capai, tetapi masih lebih banyak lagi yang dapat kita raih. Tentunya, menjadi harapan kita bersama, semoga ke depan kita makin sukses dalam mewujudkan 'Indonesia yang benar-benar Merdeka' dari berbagai sudut pandang pemaknaan," pungkas Bamsoet.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: