Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PAN Lebih Pilih Merapat ke Istana dan Tinggalkan Demokrat dan PKS, Said Didu Bereaksi!

        PAN Lebih Pilih Merapat ke Istana dan Tinggalkan Demokrat dan PKS, Said Didu Bereaksi! Kredit Foto: Twitter/msaid_didu
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengaku dirinya tidak terkejut dengan keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) yang meninggalkan Partai Demokrat dan PKS merapat dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi).

        “Tidak kaget,” kata Said Didu pendek melalui akun Twitternya, Jumat 27 Agustus 2021. Baca Juga: Kritik Keras PKS: Kekuasaan Gemuk Cenderung Korup!

        Adapun keputusan PAN bergabung ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah Joko Widodo - Maruf Amin periode 2019-2024 mendapatkan beragam respons dari petinggi partai, baik pro pemerintah maupun oposisi.

        Seperti Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai bergabungnya PAN ke koalisi Jokowi-Maruf Amin ini merupakaan hak setiap partai. Baca Juga: Beredar di Grup WA Said Didu Meninggal Dunia

        "Perkara PAN gabung koalisi itu hak setiap partai politik," katanya kepada wartawan, Kamis (26/8/2021). 

        Lanjuntya, ia juga menyinggung soal banyaknya parpol yang bergabung dengan pemerintah.

        Menurut dia, dengan banyaknya kekuasaan cenderung berpotensi meningkatkan penyimpangan.

        "Tentu masing-masing punya strategi tapi PKS merasa power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Makin besar kekuasaan makin besar peluang penyimpangannya," ujarnya.

        Kemudian, Politikus Partai Demokrat Irwan Fecho secara terang-terangan berharap agar Partai Amanat Nasional (PAN) tetap bersikap kritis meski sudah merapat ke koalisi pendukung pemerintah.

        Namun, ia menduga bahwa aksi PAN merapa ke Jokowi, guna memperkuat rencana amendemen UU 1945. 

        Karena itu, ia menilai bahwa PAN mempunyai peran penting untuk memuluskan rencana Presiden 3 Periode.

        “Koalisi Jokowi butuh PAN untuk memperkuat target amendemen UUD 1945 khususnya tentang Presiden 3 Periode,” tegas anak buah AHY ini, Kamis (26/8).

        Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada Rabu petang dapat memperkuat gotong royong dalam mengatasi pandemi Covid-19.

        Hasto dalam siaran persnya, mengatakan, PDI Perjuangan menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan secara periodik antara Presiden Jokowi dengan Para Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah didampingi para Sekjen Partai.

        "Pertemuan kali ini selain dihadiri Ketum dan Sekjen dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PPP, juga dihadiri PAN. Semangat bergotong royong dan memberikan energi positif bagi Pemerintah untuk menangani Pandemi sangat terasa," kata Hasto.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: