Faisal Basri Bongkar Lobi-lobi Politik di Balik Cukai Rokok, Libatkan Menteri hingga Orang Istana

Dewan Pembina Komnas Pengendalian Tembakau Faisal Basri membongkar adanya lobi-lobi politik di balik kebijakan tarif cukai rokok yang dilakukan oleh perusahaan rokok ke beberapa menteri, lingkaran istana, termasuk ke anggota DPR.

Pasalnya penetapan target penerimaan dari cukai hasil tembakau tahun 2022 hingga kini tak kunjung selesai. Sementara target penerimaan lainnya, seperti PPN, PPh, PPnBM, dan instrumen pajak lainnya sudah final.

Pada workshop virtual yang digelar Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Kamis (2/9/2021), dia ungkapkan, "ada tekanan-tekanan politik, ini kan satu-satunya target penerimaan negara yang belum ditetapkan secara definitif adalah cukai rokok 2022. Target penerimaan pajak PPN sudah, cukai rokok yang belum, menunggu digolkan dulu. Ini lobi rokok luar biasa. Dia juga melobi ke DPR."

Baca Juga: Jadi Bagian Reformasi Fiskal, Simplifikasi Tarif Cukai Rokok Kian Dekat

Imbuhnya, ada oknum pengusaha yang meminta mantan pejabat negara untuk melobi penguasa saat ini untuk membuat roadmap kebijakan yang menguntungkan bagi pabrik rokok.

Ekonom senior ini mengungkapkan ada berbagai celah yang dipakai untuk menguntungkan pelaku usaha. Ia juga mengaku gundah mengetahui keputusan roadmap simplifikasi cukai hasil tembakau (CHT) akan diputuskan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang dekat dengan pengusaha rokok.

Faisal mengaku tak kaget karena Airlangga butuh suplai logistik untuk persiapan tahun 2024.  "Namanya Airlangga Hartarto, butuh logistik untuk nyapres. Jangan lupa melihat perspektif ekonomi politik dari rokok," bebernya. 

Dia bahkan menyebut di lingkaran Istana, ada yang kerap membela kepentingan perusahaan rokok. "Belum lagi rokok sangat dekat dengan Istana, sangat dekat dengan pabrik rokok. Kalau ada apa-apa diserang, ada yang pasang badan," tukas Faisal.