Menkop UKM: Pelaku Harus Bertranformasi ke Digital

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, program pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga dan hibah modal kerja bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan pembiayaan murah.

Tahun ini jumlah pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), menurut Menkop, meningkat signifikan. Pada tahun 2020 lalu, nilainya Rp120 triliun, sementara di tahun ini Rp253 triliun dengan bunga pinjaman tiga persen.

"Tahun ini kebijakan sama kami lanjutkan. Data terakhir dari Mandiri Institut sudah 80 persen. Ini kemudian akan kami lihat dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kepada UKM,” ujar Teten Masduki saat menjadi pembicara kunci pada webinar dengan tema "UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi", yang diselenggarakan INDOPOSCO dan indoposco.id, di Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center Jakarta, Senin (6/9/2021).

Webinar tersebut juga dihadiri narasumber lain di antaranya Anggota DPR RI Komisi VI, Melani Leimena Suharli; Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo; Kepala Pimpinan Wilayah Jakarta I Kantor Wilayah (Kanwil) VIII Pegadaian, Mulyono; Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi; dan Chief Executive Officer (CEO) Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Ittifaq, Setia Irawan yang juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menkop mengatakan, bantuan bagi UMKM merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Apalagi penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut mencapai 97 persen. Dan 99 persen berada di usaha mikro.

Dari 65 jumlah UMKM, menurut dia, 99,6 persen merupakan usaha mikro dengan omset di bawah Rp2 miliar setahun.

“Mereka masih bisa bertahan di masa pandemi dengan baik. Ke depan kami akan siapkan agar mereka bisa bertransformasi,” katanya.

Untuk mendukung pelaku UMKM bertahan di masa pandemi, dikatakan Menkop, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan sejumlah regulasi. Agar pelaku UMKM bisa bertransformasi dari offline ke online (digital).

“Mereka harus beradaptasi dengan bertranformasi ke digital. Data dari asosiasi e-commerce saat ini UMKM yang sudah menggunakan digital mencapai 23,9 persen atau 15,2 juta UMKM,” bebernya.

Padahal, lanjut Menkop, sepuluh terakhir hanya 8 juta UMKM yang terhubung platform e-commerce. Tentu peningkatan ini cukup signifikan, yakni dari 13 persen menjadi 23,9 persen.

“Ini akan kami percepat agar UMKM bisa terus beradaptasi dan bertransformasi ke digital,” katanya.

“Tentu ini akan menjadi tren baru meskipun pandemi sudah berlalu. Sebab, transformasi ini didorong oleh perilaku masyarakat yang berbelanja online saat ini,” imbuhnya.

Lebih jauh Menkop mengungkapkan, salah satu problem yang dihadapi UMKM adalah produk yang minim terserap oleh pasar.

Kendati saat ini produk UMKM dari sektor kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan cukup bagus terserap di pasaran.

“UMKM yang terhubung ke platform digital tumbuh 26 persen. Dan catatan kami ada tiga, yakni literasi digital, kapasitas dan kualitas produksi, serta akses pasar,” terangnya.

Ia melihat kunci pemulihan ekonomi nasional dari sektor UMKM adalah program vaksinasi. Sebab, kegiatan ekonomi UMKM banyak bersentuhan dengan sektor pendidikan, perkantoran dan industri.

"Vaksinasi kita sudah mencapai 64 juta dosis pertama dan 36 juta dosis kedua dari target 208 juta rakyat yang harus divaksinasi. Sebab data dunia menyebut pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan tingkat vaksinasi,” ungkapnya.

"Kami juga melakukan kerja sama melakukan program vaksinasi bagi pelaku UMKM, di antaranya menyasar UMKM di Pulau Jawa dan Bali,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pimpinan Wilayah Jakarta I Kanwil VIII Pengadaian Mulyono mengatakan, PT Pegadaian (Persero) dekat dengan masyarakat. Saat ini Pegadaian memiliki 66 persen nasabah dari usaha mikro. “Peruntukan kredit produktif masih tinggi, terutama untuk usaha rumahan,” kata Mulyono.

Menurut dia, ada 5,2 juta usaha mikro nasabah Pegadaian telah berbasis digital. Dan terbesar 78 persen nasabah adalah program gadai. Tentu saja, hal itu untuk memenuhi permodalan pelaku UMKM.

"Tentu kami memberikan perbantuan modal yang mudah, cepat dan aman,” ungkapnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, hingga saat ini PT Pegadaian (Persero) telah menyalurkan produk sektor UMI sejak 2017 lalu. Dengan memiliki nilai bisnis, yakni UMI untuk nilai gadai dan nongadai.

“Datanya cukup sederhana hanya dengan tiga parameter, yakni jenis usaha apa? Kredit jelas untuk usaha dan surat keterangan dari kelurahan,” bebernya.

Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Komperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDP-KUMKM) Supomo mengatakan, penyaluran pinjaman badan Layanan Pengelola Dana Bergulir (LPDB) ke UMKM pada 2021 sebesar Rp1,015 triliun. Dengan rincian komersional Rp507 miliar, pembiayaan syariah Rp508 miliar dengan jumlah total mitra 121.

“Total akumulasi penyaluran dana bergulir 2008 hingga 2021 sebesar Rp13 triliun,” kata Supomo.

Sementara strategi pada 2021, lanjut dia, melalui pendampingan akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas koperasi. Program pendampingan fokus melalui skema kemitraan dan bekerja sama dengan inkubator wirausaha.

“Penyaluran PEN 2020 mencapai target, yakni Rp1,292 triliun. Dengan jumlah mitra koperasi 84 dan 118.783 UMKM,” bebernya.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Melani mengatakan, UMKM adalah kekuatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberadaan UMKM merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa UMKM mencapai 64 juta atau 99,9 persen dari keseluruhan usaha di Indonesia.

“Lebih dari 60 persen PDB nasional berasal dari UMKM dengan penyerapan lebih dari 90 persen tenaga kerja,” ujar Melani.

Menurut dia, Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor ekonomi, salah satunya dirasakan oleh pelaku UMKM. Demikian pula, kebijakan pembatasan mobilitas, diberlakukannya PSBB hingga PPKM memberikan dampak negatif bagi UMKM, diantaranya menurunnya omset secara drastis hingga banyaknya usaha yang gulung tikar.

“Dalam kondisi ini, diperlukan kebijakan dan langkah nyata agar para pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi bangsa dapat tertolong serta tetap bertahan di tengah pandemi,” katanya.

Fungsi DPR RI, dikatakan dia, secara konstitusional memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan, BUMN, Koperasi dan UKM, serta Investasi, menurutnya, bertugas untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

“Kami langsung turun ke Dapil untuk mengetahui secara langsung kondisi riil di masyarakat. Kami juga mendukung kemajuan UMKM, terutama di tengah masa pandemi saat ini, tentu diperlukan langkah nyata dan bermanfaat secara langsung bagi masyarakat,” terangnya.

Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi menegaskan, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sebab, 61 persen UMKM menyumbang produk domestik bruto (PDB) dan 97 persen menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dan pelaku UMKM  berbasis digital mencapai 15,3 juta atau 23, 9 persen.

“Di masa pandemi UMKM terganggu, mereka 90 persen kehilangan pasar, 52 persen kehilangan pedapatan, 63 persen merumahkan karyawan,” bebernya.

Tapi, dengan program bantuan dari pemerintah, dikatakan dia, UMKM di Indonesia tetap bertahan. Kendati, pelaku UMKM dari kaum milenial terus menggeliat. Saat ini, ada 70,72 persen penduduk Indonesia masuk usia produktif dan  25 persen adalah kaum milenial.

“Artinya ini peluang kita masuk bonus demografi, sebab satu negara mendapatkan bonus demografi setiap seratus tahun sekali. Jadi ini harus dimanfaatkan,” ujarnya.

"Maka, kita harus dukung pelaku UMKM dari generasi milenial, karena mereka sudah aktif menggunakan aplikasi digital,” imbuhnya.

Ia menegaskan, bentuk dukungan tersebut salah satunya mendorong pelaku UMKM milenial memiliki semangat. Dengan melakukan dari usaha kecil. Dukungan semangat tersebut, menurutnya, agar mereka terusmengembangkan usahanya.

"Peluang itu banyak sekali, dari usaha kecil seperti menjadi marketing, agency, resaller dan lainnya,” ucapnya.

Hal yang sama diungkapkan CEO Kopontren Al Ittifaq yang juga pelaku UMKM Setia Irawan. Dia mengatakan, pondok pesantren (Ponpes) Al Ittifaq terus melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19. Dengan tidak membiarkan lahan kosong atau tidur, sebab lahan di Indonesia sangat subur.

“Datangnya pandemi, kami terus belajar dan beradaptasi. Di koperasi Ponpes Al Ittifaq kami melakukan kerjasama dan musyawarah,” katanya.

Ia menyebut, belum banyak Ponpes yang bergerak di bidang perekonomian. Khususnya di Al Ittifaq, menurut dia, kegiatan perekonomian yang dijalankan berdampak terhadap masyarakat di sekitar Ponpes.

"5,7 Ton sayuran setiap hari kami distribusikan ke supermarket. Dan ini bukan produk pertanian dari kami, tetapi juga dari petani di sekitar ponpes,” terangnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Sementara data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM), pelaku UMKM online terus meningkat.

“Saat ini yang sudah go digital mencapai 13,7 juta dari 64 juta pelaku UMKM yang tersebar di Tanah Air. Pemerintah menargetkan 30 juta pelaku UMKM sudah online pada 2024,” ujarnya.

Acara webinar ini terselenggara berkat kerjasama dengan Pengadaian Jakarta 1 Kantor Wilayah (Kanwil) VIII, Bank Mandiri Taspen dan Bank DKI.