Soal Kapal Perang China yang Masuk Natuna, Puan Sampaikan Hal Ini ke Jokowi

Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh China di Laut Natuna Utara. Puan menegaskan, Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia.

"Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah NKRI tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan. Karena ini menyangkut harga diri bangsa. Apalagi nelayan kita, sebagai rakyat Indonesia dibuat takut oleh mereka," tegas Puan, seperti dikutip Antara, Jumat (17/9).

Puan menegaskan, bukan kali ini saja kapal China memasuki perairan Natuna. Karena itu, Ketua DPP PDIP ini meminta pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

"Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi. Pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China," ujarnya.

Menurut dia, Pemerintah juga perlu menanyakan kepada China, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia. Sebelumnya, China juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi kapal coast guard di Natuna.

"Apalagi akibat China mengirimkan kapal perang ke perairan Natuna, masyarakat nelayan kita jadi takut melaut. Maka harus ada upaya tegas untuk mengusir kapal-kapal China dari wilayah Indonesia," katanya.

Dia menjelaskan, awal pekan kemarin, Badan Keamanan Laut (Bakamla) melaporkan ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara. Bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang China, tapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mengambil ikan dari perairan Indonesia.

Menurut dia, harus ada komitmen serius dari Pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut karena tidak bisa main-main dengan masalah kedaulatan negara. "Diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah buntut Konflik Laut China Selatan," ujarnya.

Puan menegaskan, perairan Natuna juga mengandung sumber daya alam yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Terlebih yang bermukim di sekitar wilayah tersebut. Karena itu, Pemerintah harus maksimal menjaga kekayaan alam Indonesia tersebut. Dia juga mengingatkan, jajaran penjaga laut Indonesia, termasuk TNI AL, untuk memastikan keamanan bagi masyarakat Indonesia saat melaut di perairan Natuna. [USU]