PDIP Ancam Sanksi Kader Nyolong Start Pilpres, Relawan Ganjar Meradang Gak Ketulungan

Ketua Umum Teman Ganjar (Tegar) Rinto Wardana menanggapi respons PDIP yang diduga ingin memberi sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Hal itu disinyalir lantaran Ganjar Pranowo dinilai mendahului perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Pernyataan itu dituangkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi temuan sejumlah gerakan di luar partai. 

Baca Juga: Suara Lantang Joman Dukung Penuh Ganjar Pranowo Nyapres 2024, PDIP Tertampar

Menurut Rinto Wardana, PDIP seharusnya bisa lebih responsif terkait gerakan tersebut. 

"Artinya, PDIP harus berterima kasih kepada rakyat karena dianggap sukses mencetak calon pemimpin bangsa," beber Rinto kepada GenPI.co, Rabu (22/9).

Oleh karena itu, dia beranggapan PDIP tidak seharusnya menghukum kader yang didukung oleh rakyat. 

Menurutnya, sanksi yang rencananya akan berlaku tersebut tidak sesuai bila dijatuhkan kepada Ganjar Pranowo. 

Sebab, kata dia, Gubernur Jawa Tengah itu tidak terafiliasi dengan sukarelawan yang mendukungnya.

"PDIP tidak bisa menyalahkan kadernya yang didukung oleh rakyat. Gerakan ini juga atas inisiatif rakyat, bukan dari Ganjar Pranowo," jelasnya. 

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyebutkan capres dan cawapres dari partainya ditentukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

Baca Juga: Bocoran Waktu Interpelasi Anies Baswedan, Rupanya Masih Tertahan di...

Menurut Hasto, PDIP akan memberi sanksi disiplin bila ada kader yang membicarakan masalah Pilpres 2024. 

Selain itu, PDIP akan memberi sanksi bila ada anggota partai mendeklarasikan atau dideklarasikan menjadi capres atau cawapres 2024.